Begini alasan Gubernur NTB tak pilih kakak kandung jadi Inspektur

Mataram (ANTARA) - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan alasan tak memilih kakak kandungnya Baiq Nelly Kusumawati menjadi Inspektur di Inspektorat NTB

Ia menegaskan ada sejumlah pertimbangan sehingga dirinya tak memilih kakaknya meski hasil nilai tertinggi di antara pejabat yang mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk posisi Inspektur di Inspektorat NTB.

"Alhamdulillah, kalau teman-teman tahu nilainya paling tinggi. Beliau (Nelly) lama di Inspektorat. Tapi ada banyak pertimbangan yang saya berikan. Meski secara peraturan saya diberikan kebebasan untuk memilih di antara satu nama yang masuk tiga besar. Tapi saya memutuskan memilih satu nama Pak Budi," ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya pada wartawan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 pejabat eselon II dan III di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

Miq Iqbal, mengaku sangat percaya kakak kandungnya itu dapat memahami keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia melihat kakaknya sangat gembira telah ikut dalam proses seleksi tersebut.

"Saya yakin kakak saya sudah paham pertimbangan saya, dan beliau sudah cukup senang mengikuti proses seleksi yang objektif yang beliau jalani," katanya.

Baca juga: Kakak Gubernur dinyatakan NTB lulus seleksi terbuka pejabat Pemprov

Namun terlepas dari itu semua, sejak pertama proses seleksi pejabat tinggi pratama dibuka hingga akhirnya terpilih hingga dilantik, kata Iqbal, semuanya sudah dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, transparan, dan objektif, sehingga tidak mungkin baginya melakukan intervensi meski secara aturan dirinya dibolehkan.

"Saya tidak pernah berkomunikasi dengan mereka yang ikut seleksi dan menerima langsung daftar tiga besar dari Pansel. Sebagian besar mereka yang dilantik ini baru saya kenal setelah masuk tiga besar. Jadi, alhamdulillah inilah yang terbaik dan bisa kami persembahkan untuk NTB," tegas Iqbal.

Walaupun begitu, Iqbal tak memungkiri tidak ada keterwakilan perempuan dalam posisi pejabat yang baru dilantik, lantaran tidak banyak perempuan yang ikut dalam seleksi. Untuk itu, ia berharap ke depan agar lebih banyak lagi perempuan yang ikut proses seleksi terbuka.

"Karena tidak banyak perempuan yang ikut, sehingga di proses itu hanya satu perempuan yang masuk tiga besar di Insektorat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan seleksi terbuka untuk pejabat eselon II tetap akan dilakukan, mengingat masih banyak jabatan yang masih kosong. Begitu pun dengan posisi pejabat eselon III dilakukan melalui beauty contest.

"Memang akan ada pansel berikutnya, kemarin kita batasi enam supaya tidak terlalu padat. Kemarin pun peserta-nya 66 orang. Jadi, rata-rata 11 orang per OPD. Ini menunjukkan ada kepercayaan di provinsi bahkan dari luar untuk mengikuti pansel," katanya.

Iqbal melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat baik eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ke 13 pejabat eselon yang dilantik ini, enam orang hasil seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama. Dua orang pejabat eselon II yang digeser posisinya dan lima orang lagi pejabat dengan posisi eselon III.

Berikut mereka yang dilantik, yakni Budi Herman sebagai Inspektur di Inspektorat NTB, Irnadi Kusuma sebagai Kepala DPMPTSP, Samsudin Kepala Dinas ESDM, Ervan Anwar Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Marga Sulkifli Rayes, dan Kepala Biro Hukum Hubaidi.

Sedangkan dua pejabat eselon II yang mengalami pergeseran yakni Kepala Dinas Perkim Najamuddin Amy menjadi Kepala Biro Organisasi dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, M Taufiek menjadi Kepala Biro Ekonomi.

Sementara itu untuk posisi eselon III yang digeser, yakni Dadang Fajar Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan menempati posisi Sekretaris DPMPTSP. Wahyu Hidayat sebelumnya Sekretaris DPMPTSP, kini menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan. Jaka Wahyana sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, kini Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kemudian Arifin Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Muhammad Anwar sebelumnya Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sekarang menjabat Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan.