Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan konsep penataan kawasan sempadan pantai agar masyarakat yang tinggal pada 9,1 kilometer garis pantai bebas dari ancaman abrasi.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat, mengatakan, beberapa konsep penataan yang disiapkan salah satunya mewujudkan kampung nelayan yang aman di Kelurahan Bintaro.
"Untuk lahan kami sudah siapkan di Bintaro dan sudah diplot menjadi kampung nelayan," katanya.
Dalam konsepnya, kampung nelayan di Bintaro menjadi satu lokasi dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan luas lahan yang disiapkan sekitar 2,3 hektare.
Baca juga: BPBD Kota Mataram edukasi warga di sempadan sungai
Di lahan tersebut saat ini sudah dibangun satu tower rusunawa dengan 44 kamar dan sudah ditempati oleh nelayan yang terdampak abrasi sejak beberapa tahun terakhir.
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga sudah membangun hunian sementara (huntara) untuk nelayan yang terdampak abrasi di Lingkungan Pondok Perasi.
Saat ini juga sedang dibangun pasar ikan bersih di lahan yang sama, yang rencananya untuk merelokasi pedagang yang ada di pasar ikan di depan Makam Bintaro Jalan Saleh Sungkar.
Baca juga: Saat banjir menghantam di kala kemarau melanda
Dengan demikian, begitu nelayan pulang melaut bisa langsung menjual hasil tangkapan ke pasar ikan yang berada pada satu kawasan sehingga bisa menekan biaya produksi.
"Konsep-konsep tersebut sudah kami siapkan, tinggal dioptimalkan sesuai dengan kemampuan daerah," katanya.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah pusat akan memberikan tambahan satu tower rusunawa lagi di Bintaro, untuk merelokasi nelayan yang masih tinggal di sempadan sungai.
"Rencananya, tambahan rusunawa akan diberikan tahun 2026. Tapi untuk kepastiannya, kami akan konfirmasi lagi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.
Baca juga: BPBD: Ratusan keluarga di sempadan pantai Mataram harus direlokasi
Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram juga sudah mengusulkan pembangunan pemecah gelombang ke Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai salah satu upaya permanen penanganan abrasi pantai.
"Kami bertahap program-program penanganan abrasi yang sudah kami usulkan bisa direalisasikan agar sempadan pantai bisa bebas dari permukiman dan warga dapat tinggal lebih aman dan nyaman," katanya.
