Mataram (ANTARA) - Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dari pihak pengelola TK/PAUD di Kota Bima.
Kasi Pidsus Kejari Bima I Wayan Suryawan yang ditemui wartawan di Mataram, Selasa, menjelaskan pemeriksaannya berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga tahun 2018 yang telah masuk tahap penyidikan.
"Sampai saat ini sudah ada 30 orang dari pihak pengelola TK/PAUD yang kami periksa," kata Wayan Suryawan.
Puluhan saksi yang diperiksa, jelasnya, berasal dari pihak pengelola TK/PAUD negeri maupun swasta di Kota Bima. Mereka adalah bagian dari data penerima bantuan alat peraga yang jumlahnya mencapai 120 TK/PAUD.
"Total penerima bantuan itu ada sekitar 120 TK/PAUD, yang negeri 30, swasta 90. Jadi baru sebagian kecil yang kita periksa," ujarnya.
Karenanya Suryawan menegaskan bahwa agenda pemeriksaan terhadap para pihak pengelola TK/PAUD akan terus berlanjut. Distributor penyedia dan penyalur alat peraga juga akan diperiksa.
"Jadi proses pemeriksaan ini masih berjalan," ujarnya.
Karenanya, Suryawan mengatakan bahwa proses penyidikan ini masih fokus pada pemeriksaan saksi. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan "mark-up" harga dalam anggaran pengadaannya.
Proyek pengadaan alat peraga ini berjalan dengan menelan anggaran Rp3,7 miliar yang disisihkan pemerintah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.
Dananya disalurlan melalui Dinas Dikbud Kota Bima dengan rincian Rp1,8 miliar untuk TK/PAUD swasta dan Rp1,9 miliar untuk TK/PAUD negeri.
Berita Terkait
Suap pengadaan barang dan jasa, KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara
Selasa, 20 Februari 2024 18:48
Apkasi meluncurkan APN 2024 dorong serapan TKDN pengadaan barang
Kamis, 25 Januari 2024 20:38
Saksi sidang korupsi Poltekkes Mataram mengungkap ada barang tak berguna
Kamis, 4 Januari 2024 17:48
Jaksa menuntut mantan Direktur RSUD Sumbawa 7 tahun penjara
Rabu, 6 Desember 2023 17:02
Kejati NTB menggelar penyuluhan antikorupsi pengadaan barang dan jasa
Rabu, 6 Desember 2023 16:08
Transaksi pengadaan barang UMKK lewat e-katalog capai 37 persen
Selasa, 31 Oktober 2023 16:31
IOG e-Commerce dinilai mudahkan KKKS pengadaan barang dan jasa
Rabu, 18 Oktober 2023 19:46
RUU Pengadaan Barang dan Jasa kurangi praktik korupsi
Senin, 18 September 2023 20:50