Kadis: jangan coba-coba pilkades Lombok Utara jadi ajang perjudian

id Lombok Utara,Pilkades,Praktik Judi,Lombok Terkini

Kadis: jangan coba-coba pilkades Lombok Utara jadi ajang perjudian

Kepala DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Kholidi Kholil. (ANTARA/Awaludin) (1)

"Jangan coba-coba melakukan perjudian saat gelaran pilkades nanti, pemerintah daerah bersama TNI-Polri akan menindak tegas. Kami berkomitmen mengawal, jangan sampai terjadi perjudian," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P
Mataram (ANTARA) - Aparat penegak hukum bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen untuk mengawasi secara ketat tindak pidana perjudian saat berlangsungnya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 21 November 2019.

"Jangan coba-coba melakukan perjudian saat gelaran pilkades nanti, pemerintah daerah bersama TNI-Polri akan menindak tegas. Kami berkomitmen mengawal, jangan sampai terjadi perjudian," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara, Kholidi Kholil, di Lombok Utara, Senin. 

Ia mengatakan tindak pidana perjudian merupakan salah satu potensi masalah yang harus diantisipasi karena bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat setelah selesai perhitungan surat suara dan pengumuman calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bersama anggota TNI-Polri serta unsur panitia pemilihan kepala desa sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari tahapan proses penerimaan berkas calon kepala desa hingga setelah pemungutan suara.

"Antisipasi terhadap tingkat kerawanan bukan saja pada hari pelaksanaan pemilihan, tapi kami sudah inventarisasi dari semua tahapan, bahkan saat kampanye semua calon kepala desa, kami berkomitmen nol konflik," ujarnya.

Kholidi menyebutkan sebanyak 25 desa akan menggelar pemilihan kepala desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 113 orang calon akan dipilih oleh 134.513 orang daftar pemilih tetap yang tersebar di 403 titik tempat pemungutan suara se-Kabupaten Lombok Utara.

Ia menambahkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2019, pemerintah daerah telah memberikan bantuan keuangan kepada panitia pemilihan kepala desa sebesar Rp3,61 miliar.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membayar honor dan operasional panitia dan kelompok panitia pemungutan suara serta untuk pengadaan alat dan bahan atau perlengkapan pemilihan serta dikelola oleh panitia pemilihan kepala desa.

"Kami berharap peran serta semua pihak untuk bisa mewujudkan pemilihan kepala desa serentak yang sukses, aman, damai, jujur dan bermartabat," kata Kholidi.