Mataram (Antara NTB) - Sekretaris Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Yek Agil mengatakan pemerintah menjanjikan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort di Kabupaten Lombok Tengah bisa mulai dikerjakan pada Oktober 2015.
"Informasi ini kami peroleh setelah kami bersama DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bertemu di Jakarta membahas kelanjutan pembangunan KEK Mandalika Resort yang seharusnya dilakukan akhir Agustus ini, tapi dijanjikan akan dilaksanakan Oktober," katanya di Mataram, Senin.
Menurut dia, seluruh masyarakat menaruh harapan agar rencana pembangunan Mandalika Resort pada Oktober 2015 itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Sebab, rencana pembangunan di kawasan itu, sudah sejak lama dicanangkan pembangunannya, namun hingga kini belum juga bisa terwujud.
"Pemerintah menjanjikan "ground breaking" dilaksanakan Agustus ini. Lantas itu jadi harapan masyarakat. Tetapi hingga akhir Agustus belum juga ada realisasinya. Tetapi sekarang kita tunggu sampai Oktober janji itu," jelasnya.
Yek Agil, menuturkan meski ada rasa optimis dengan rencana pemerintah tersebut, namun pihaknya juga masih meragukan rencana tersebut bisa terwujud Oktober mendatang. Sebab, rencana pemerintah untuk menganggarkan anggaran Rp250 miliar di 2015 kepada PT Indonesia Tourism Devolepment Corporation (ITDC) untuk melaksanakan "ground breaking" tidak ada di APBN Perubahan 2015.
"Inilah yang membuat kami di Komisi II juga pesimistis, karena dana yang di janjikan ternyata tidak di anggarkan di APBN Perubahan, begitu juga dengan rencana pemerintah yang akan mengucurkan anggaran Rp1,8 triliun tahap II di 2016. Padahal dana itu adalah janji politik Presiden Jokowi kepada masyarakat NTB ketika berkunjung ke sini," ujarnya.
Lebih lanjut, Yek Agil, mengatakan meski masih ada harapan, namun tentunya pihaknya juga tidak ingin hal tersebut hanya sekedar janji yang dilontarkan pemerintah. Sebab, jika tidak juga terealisasi, pihaknya sangat mendukung langkah yang diambil Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil kembali lahan tersebut untuk dikelola oleh pemerintah daerah.
"Yang jelas kita tunggu ini sampai Oktober. Kalau tidak ada, kita setuju jika lahan itu ditarik dan dikelola pemerintah daerah," tegasnya.
Selain itu, politisi PKS ini juga menyinggung peran ITDC, sebab kata dia, sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah mengelola kawasan itu, semestinya mereka tidak ada alasan untuk mengembangkan kawasan tersebut, hanya karena lahan yang masih belum bebeas sepenuhnya. Lantaran dari total luas lahan 1.035,67 hektare yang di kuasai, hanya 135 hektare yang masih bermasalah.
"Semestinya tidak harus menunggu clean and clear dulu baru mulai membangun, padahal lahan yang sudah dibebaskan lebih luas dari yang bermasalah," kata dia.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan mengawal pembangunan Mandalika Resort hingga tuntas. Paling tidak, sebelum Oktober, ada pertemuan lanjutan antara pemerintah daerah, DPR dan Kementerian Pariwisata dan BUMN untuk membahas rencana detail pembangunan tersebut, sebelum di ground breaking pelaksanaan pembangunannya oleh Presiden Jokowi. (*)
DPRD : Pemerintah janjikan pembangunan "Mandalika Resort" Oktober
"Yang jelas kita tunggu ini sampai Oktober. Kalau tidak ada, kita setuju jika lahan itu ditarik dan dikelola pemerintah daerah,"
