Dinsos: bantuan sembako murah naik jadi Rp200 ribu

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bantuan sembako murah yang dulunya dikenal bantuan pangan nontunai, mulai Maret 2020, naik menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM), dari sebelumnya Rp150 ribu.

"Alhamdulillah, perhatian pemerintah kepada keluarga prasejahtera luar biasa. Awalnya bantuan sembako murah hanya Rp110 per bulan, naik menjadi Rp150 ribu, dan kini menjadi Rp200 ribu," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Senin.

Dikatakan, dengan adanya penambahan besaran bantuan itu, jenis bantuan yang bisa ditukarkan pada warung gotong royong elektronik (e-warong) juga bertambah tidak hanya beras dan telur tetapi harus ada unsur nabati dan protein hewani.

Kenaikan bantuan yang diterima KPM, itu sudah langsung disosialisasi kepada pendamping, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pengelola e-warong dan agen BRI Link, para pengelola e-warong dan BRI Link harus bisa menyiapkan kebutuhan KPM sesuai dengan ketentuan.

Diharapkan pengelola e-warong dan agen BRI Link bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan pedagang sayur-sayuran dan protein hewani seperti ikan, daging sapi dan ayam, agar mau berjualan di tempat yang sama guna memudahkan KPM mencairkan bantuan sembako murah.

"Jadi bantuan yang masuk rekening KPM di Mataram sekitar 22.178 KK mulai Maret ini, sebesar Rp200 ribu dan harus dibelanjakan di e-warong dan agen BRI Link untuk membeli kebutuhan pokok sesuai yang telah ditetapkan," katanya.

Menurutnya, penambahan jenis barang yang dibeli keluarga penerima manfaat dengan menggunakan dana BPNT dimaksudkan untuk pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat.

"Pemerintah berpikir, bahwa untuk pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya dengan beras dan telur tetapi perlu gizi dari nabati dan protein hewani," katanya.

Lebih jauh Asnayati menyebutkan, serapan bantuan sembako murah di Mataram selama dua bulan yakni Januari-Februari 2020 sebesar 96 persen.

"Ada 4 persen KPM dari total 22.178 KK yang tidak melakukan transaksi selama dua bulan," ujarnya.

Terkait dengan itu, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dan meminta "by name by address" KPM yang tidak melakukan transaksi selama dua bulan ke BRI selaku mitra pemerintah.

Selanjutnya, berkoordinasi dengan pendamping, dan TKSK untuk mencari tahu penyebab KPM tidak bertransaksi. "Kalau mereka tidak bertransaksi tiga bulan berurut-urut, dana bantuan sembako murah dikembalikan ke kas negara," katanya menambahkan.