Paripurna DPRD NTB terkait LKPJ Gubernur terapkan physical distancing

Mataram (ANTARA) - Sidang paripurna istimewa DPRD Nusa Tenggara Barat menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk pada rapat paripurna istimewa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubenur NTB tahun 2019 pada Jumat petang.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah bersama Wakil Ketua H Muzihir itu diatensi khususus jajaran Polda NTB. Hal ini menyusul, sebelum pelaksanaan sidang, seluruh ruangan paripurna disemprot disinfektan terlebih dahulu. Selain itu, jarak duduk antar anggota dewan dibatasi jarak dua meter. Itupun yang hadir juga maksimal dibatasi hanya sebanyak 20 orang.

"Bahkan, setiap anggota yang masuk dilakukan tes suhu tubuh oleh petugas yang stand by di depan pintu masuk ruang paripurna DPRD NTB," ujar Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah.

Menurut Isvie, penggunaan protap physical distancing dilakukan untuk menyesuaikan situasi wabah pandemi COVID-19 saat ini.

"Tadi, kawan-kawan lihat di eksekutif yang hadir hanya Pak Gubernur, pak Sekda dan Kepala Bappeda. Sementara di DPRD adalah para ketua fraksi saja. Ini upaya kita mematuhi protap protokoler rapat dalam situasi Covid-19," kata dia. 

Isvie menjelaskan, dari hasil pemantauan para anggota DPRD setempat terkait penanganan COVID-19 oleh Pemprov NTB, sejatinya telah ada koordinasi yang baik dengan pemda kabupaten/kota sejauh ini.

Hanya saja, yang menjadi persoalan terkait kesiapan laboratorium di seluruh RSUD Provinsi dan RSUD kabupaten/kota yang belum mampu menjadi lokasi test swab pada pasien yang terdiagnosa masuk katagori PDP dan ODP selama ini. 

"Catatan kita yang selalu hasil test swab dilakukan di laboratorium di Surabaya dan laboratorium Kemenkes di Jakarta itu menjadi persoalan karena harus menunggu berhari-hari. Padahal, kenapa enggak hal itu dilakukan di daerah, sehingga kasus pasien PDP di Dasan Agung, Kota Mataram yang meninggal dunia itu tidak terulang lagi kedepannya," jelas Isvie.

Catatan lain, menurut Isvie terkait kesiapan dan antisipasi Pemprov setempat dalam rangka mengatasi persoalan dampak ekonomi masyarakat yang harus diwajibkan di rumah untuk berdiam diri. Sehingga, mereka tidak bisa bekerja secara normal.

Selain itu, pasisi APD bagi tenaga medis juga harus menjadi perhatian. Mengingat, siapapun tidak bisa memprediksi sampai kapan wabah ini akan selesai. 

"Sejumlah catatan kita itu akan kita jadikan rekomendasi pada Pak Gubernur sebagai bagaian dari perbaikan kinerja penanganan Covid-19. Kalau memang, UKM kita dimaksimalkan untuk memenuhi pasokan APD itu juga sangat bagus. Dan kami mendorong hal itu dilakukan asalkan mereka diberi kepastian kaitan dengan bantuan permodalan serta standar APD yang diajurkan oleh WHO," jelas Isvie. 

Terkait dukungan lembaga DPRD NTB dalam penanganan Covid-19 di NTB. Isvie menambahkan, jika pihaknya melalui Banggar dan Sekretariat DPRD telah melakukan penyisiran anggaran. Yakni, akan ada dana sekitar Rp3 miliar yang akan disumbangkan untuk penanganan wabah pandemi COVID-19.

"Kalau untuk pemotongan gaji anggota itu kami kembalikan ke anggota DPRD masing-masing. Tapi, setahu saya para anggota dewan sudah berbuat maksimal pada para konstituen mereka kaitan dengan pembagian APD selama ini," ucap Isvie Rupaedah. 

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyambut baik langkah DPRD setempat guna menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk kegiatan rapat kali ini.

"Jadi, pola-pola kayak gini itu baik yakni, kita jangan hanya bisanya mengimbau namun enggak bisa melakukannya. Cara DPRD NTB ini sudah bagus serta rapatnya pun enggak lama-lama yang penting substansi rapatnya sudah masuk tanpa melanggar protokoler jaga jaraknya," katanya.