Mataram (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, bersama Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan Dirut Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah, membahas upaya pemulihan ekonomi NTB dari dampak pandemi COVID-19.
"Pertemuan tersebut untuk melihat ruang-ruang yang OJK bersama industri jasa keuangan bisa bantu ekonomi NTB bangkit, karena dampak pandemi harus diatasi dengan kebijakan yang tidak biasa," kata Wimboh dalam pertemuan yang digelar di kawasan wisata Mandalika, Lombok, Minggu (8/11).
Menurut dia, pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang masih memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.
Pertemuan dengan Gubernur NTB merupakan rangkaian kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK untuk melihat langsung kondisi perekonomian daerah dan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi yang bisa dilakukan OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan.
Sebelumnya, pada Jumat (6/11), dan Sabtu (7/11), Wimboh Santoso melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, NTT, dan Gubernur Bali I Wayan Koster, di Denpasar.
Wimboh Santoso menawarkan perekonomian NTB bisa didorong dengan membangun kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.
Dirut BPD NTB Syariah Kukuh Rahardjo mengatakan selama ini OJK sudah secara rutin memberikan dukungan terhadap upaya BPD NTB Syariah dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai program UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan peternakan.
"Selama ini memang ada keterbatasan dalam menampung produk-produk yang dihasilkan karena belum ada ekosistem yang dibangun," katanya.
Sementara itu, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pihaknya siap memberikan likuiditas yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian NTB, khususnya di KUR dan pendanaan jangka panjang untuk membangun industri sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyambut baik kesiapan OJK, Bank Mandiri dan BPD NTB Syariah karena sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat NTB yang sudah dijalankan dalam berbagai program pembangunan seperti pengembangan Bumdes dan kawasan pangan.
"Mudah-mudahan dengan tawaran OJK ini kualitas ekonomi NTB semakin baik dan warga NTB bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri," katanya.
Hingga 5 Agustus 2020, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit di NTB, sudah mencapai Rp1,35 triliun untuk 23.045 debitur bank umum.
Sementara debitur BPR yang mendapatkan restrukturisasi 5.157 debitur dengan nilai Rp252,66 miliar. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan di NTB sudah diberikan kepada 50.888 kontrak dengan nilai Rp1,38 triliun.
Secara nasional kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret 2020 telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
Hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.
Berita Terkait
OJK mendukung industri keuangan digital ke depan
Sabtu, 16 November 2024 6:40
OJK menargetkan peraturan innovative credit scoring selesai akhir 2024
Senin, 11 November 2024 19:44
OJK membahas kerjasama pelindungan konsumen dengan Korsel dan Hong Kong
Kamis, 7 November 2024 20:54
OJK terus mendorong industri usaha pembiayaan dukung perekonomian
Selasa, 5 November 2024 18:15
Literasi keuangan digital cegah masyarakat dari pinjol ilegal
Senin, 4 November 2024 20:49
OJK lakukan 4.393 kegiatan edukasi keuangan
Sabtu, 2 November 2024 5:15
OJK rilis dua SEOJK perkuat pengembangan industri PPDP
Jumat, 1 November 2024 20:12
OJK sebut sembilan perusahaan belum punya aktuaris
Jumat, 1 November 2024 20:04