Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat melanjutkan program stimulus bagi pelaku wirausaha baru agar mereka tetap eksis berproduksi meskipun terdampak pandemi COVID-19.
"Meskipun APBD mengalami penurunan pada 2021 akibat pandemi COVID-19, kami tetap memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya wirausaha baru," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara, Heryanto, di Kabupaten Lombok Utara, Jumat.
Ia menyebutkan nilai APBD pada tahun anggaran 2021 sebesar 904 miliar. Jumlah tersebut berkurang Rp137 miliar dibandingkan APBD tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp1,04 triliun lebih.
Menurut Heryanto, upaya mempertahankan kontribusi UMKM selaras dengan strategi pemerintah pusat yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pelaku usaha kecil di masa pandemi.
Perhatian terhadap pelaku usaha kecil, khususnya wirausaha baru juga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara, yang saat ini masih sebesar 29,03 persen sesuai data Badan Pusat Statistik pada 2019.
"Kebijakan kami kepada pelaku usaha kecil adalah memberikan dukungan stimulus berupa alat-alat produksi, tidak boleh dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sudah ada ribuan pelaku usaha kecil yang memperoleh stimulus dalam beberapa tahun ini," kata Heryanto.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Kabupaten Lombok Utara, Tazli Rais, mengatakan pihaknya sudah menyalurkan bantuan peralatan produksi untuk 80 kelompok UMKM senilai Rp800 juta pada 2020. Tujuannya agar mereka bisa bangkit berusaha meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19.
Bantuan serupa juga sudah disalurkan pada 2019 untuk kelompok UMKM melalui program pengembangan kewirausahaan. Nilai bantuan peralatan produksi sebesar Rp500 juta.
Ia menambahkan para pelaku UMKM yang memperoleh bantuan merupakan hasil verifikasi tim pendamping di tingkat desa. Sebagian besar kelompok penerima bantuan terdampak gempa bumi pada 2018. Sementara bantuan pada 2020, menyasar kelompok yang sangat terdampak pandemi COVID-19.
"Bantuan peralatan yang diberikan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian kelompok UMKM pascagempa dan di masa pandemi saat ini," ujarnya.
