PLN-BUMN Karya bermitra wujudkan ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menjalin kemitraan dengan sembilan BUMN karya untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi.  

Sembilan BUMN karya tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero).

Selain itu, PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta satu BUMN perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sinergitas tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga guna mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, dengan Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito, Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Lukman Hidayat, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Harto, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung RS, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E. Marsono, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Penandatanganan yang berlangsung di kantor Kementerian BUMN, pada Rabu (31/3), disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sinergi yang terjalin antara PLN dengan sembilan BUMN Karya merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

Menurut dia, melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

"Program tersebut sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar," katanya.

Dirut PLN Zulkifli Zaini mengapresiasi atas dukungan Kementerian BUMN, dan seluruh BUMN Karya yang terlibat dalam sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi.

Ia mengatakan salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas.

"Sebab, saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption," ucap Zulkifli.

Dalam sinergi tersebut terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Melalui gerakan penggunaan kompor induksi diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.

Sinergi dengan Kementerian PUPR

Dalam acara itu, PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Menteri BUMN mendukung penuh kerja sama antara Kementerian PUPR dengan PLN.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP.

Basuki menambahkan dengan integrasi tersebut juga akan membantu pihaknya untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik.

"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR, dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui kredit perumahan bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," ujar Basuki.

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan sembilan BUMN Karya. (Foto PLN)