Mataram (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Nusa Tenggara Barat untuk mengawasi pasokan dan harga sembilan bahan pokok (sembako) khususnya selama Ramadhan 1442 Hijriah.
Sinergi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan bersama harga dan pasokan komoditas pangan di pasar tradisional Mandalika, Kota Mataram, Sabtu.
Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kantor Wilayah IV KPPU Romi Pradhana Aryo menjelaskan pengawasan terhadap pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap harus dilakukan, meskipun belum terdapat keluhan.
"Bagi KPPU, pengawasan terhadap kelancaran pasokan penting dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya praktik penahanan pasokan yang berujung pada naiknya harga komoditas," katanya.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah IV KPPU Ero Sukmajaya mengharapkan melalui kegiatan pemantauan di lapangan secara terpadu dapat memberikan informasi yang proporsional bagi masyarakat.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya kestabilan harga dan pasokan sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu panik melakukan pembelian.
"Sebaliknya, ini juga menjadi sinyal bagi para pelaku pasar untuk tidak mencari keuntungan yang berlebihan," ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, Dinas Perdagangan NTB menyatakan bahwa terdapat penurunan harga di beberapa komoditas pangan di pasar Mandalika, seperti daging ayam broiler yang semula Rp42.000 per kilogram (kg), menjadi Rp40.000/kg.
Begitu juga dengan harga cabai rawit dari Rp105.000/kg menjadi Rp100.000/kg dan bawang merah Bima yang semula Rp30.000/kg menjadi Rp20.000/kg.
"Penurunan harga tersebut akan terus kami pantau agar tidak terjadi kelonjakan harga yang tidak wajar ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah," kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Ni Nyoman Darmilaswati.
Satgas Pangan NTB yang melakukan pemantauan bersama dengan KPPU di pasar induk Mandalika, berasal dari Dinas Perdagangan NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, anggota Kepolisian Daerah NTB, serta pengelola pasar Induk Mandalika.
Berita Terkait
KPPU menduga ada persekongkolan pengadaan penyedia air bersih di Lombok Utara
Jumat, 1 November 2024 20:09
Tanamkan nilai persaingan, KPPU-Universitas Muhammadiyah Mataram jalin kemitraan
Kamis, 31 Oktober 2024 17:49
Penerapan RPM dapat diterapkan sesuai dengan alasannya
Sabtu, 28 September 2024 7:57
BPK menemukan masalah LK Kemenko Perekonomian dan KPPU
Senin, 22 Juli 2024 5:53
Pemerintahan baru bangun jargas kota hemat LPG
Rabu, 10 Juli 2024 6:17
KPPU dan Apindo tingkatkan kepatuhan persaingan usaha
Sabtu, 15 Juni 2024 6:53
KPPU belum keluarkan pernyataan Starlink "predatory pricing"
Senin, 10 Juni 2024 18:15
KPPU mendorong proteksi produk dalam negeri
Kamis, 30 Mei 2024 6:56