Jakarta (ANTARA) - Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah sebagai respons atas dugaan kebocoran data dalam aplikasi PeduliLindungi.
David Tobing, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan usulan tersebut berupa surat yang dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan sebagai pembuat dan operator aplikasi PeduliLindungi agar mengambil tindakan tegas.
"Pertama, menghapus tentang pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidak-tidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi lebih terlindungi," kata David.
Kedua, lanjut dia, diperlukan adanya sanksi dan pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi.
"Ketentuan pembatasan tanggung jawab yang dimuat dalam aplikasi PeduliLindungi justru telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo," ujarnya.
Menurut dia, ada kejanggalan karena di dalam aplikasi PeduliLindungi tidak menjamin penyelenggaraan sistem elektronik tidak terganggu, tepat waktu, aman, dan bebas dari kesalahan.
Padahal, undang-undang dan peraturan pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab, tegas David.
David menambahkan, masih terdapat klausul yang menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran atau akses yang tidak sah.
Hal itu dinilai David juga bertolak belakang ketika regulasi yang ada memberikan hak kepada pemilik data untuk mengajukan gugatan ketika haknya dilanggar dan penyelenggara sistem wajib bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya.
Dia juga mengatakan bahwa KKI meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim pencari fakta untuk mendalami dugaan kebocoran data aplikasi PeduliLindungi dan melakukan supervisi kepada kementerian terkait yang membuat dan mengoperasikan aplikasi tersebut agar mematuhi peraturan perundang-undangan.
"KKI mengapresiasi pemerintah karena sudah menerbitkan aplikasi ini sebagai respon atas situasi pandemi. Namun, KKI juga berharap ada respon positif, khususnya dari presiden dan kementerian terkait atas usulan-usulan tersebut sehingga hak data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi benar-benar dilindungi," harap David.
Berita Terkait
Finance Minister orders probe into alleged taxpayer data leak
Jumat, 20 September 2024 3:28
DPRD NTB dorong pemda lakukan penguatan data pribadi warga
Senin, 16 September 2024 21:16
Program "Desa Cinta" dikembangkan di Lombok Utara
Kamis, 12 September 2024 17:28
Dinkes Mataram pertahankan data riil kasus stunting sebanyak 7,9 persen
Kamis, 12 September 2024 13:18
Harga saham gabungan hari ini diprediksi menguat di tengah 'wait and see' data inflasi AS
Rabu, 11 September 2024 10:02
Bicara Udara minta data dan sumber emisi jadi dasar
Rabu, 11 September 2024 7:52
Yasmin Nur minta maaf atas kegaduhan Medsos soal data analyst
Sabtu, 7 September 2024 20:55
Data Regsosek jadi acuan penurunan kemiskinan di Lombok Utara
Jumat, 6 September 2024 12:17