BPJAMSOSTEK gandeng Kejari Lombok Tengah awasi perlindungan pekerja

Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Nusa Tenggara Barat menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami sebatas memfasilitasi, sekaligus mengingatkan pemerintah kabupaten agar yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan diperhatikan," kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lombok Tengah, Deni Niswansyah, dalam acara pertemuan di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah tersebut, Deni menyoroti masih banyaknya guru honorer di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.   

"Karena jasa para guru lah, kita bisa menjadi seperti sekarang. Untuk itu, mohon ini menjadi perhatian serius kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Tengah Candra Cahyono mengatakan pegawai dan guru yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan baru 32 persen atau sebanyak 2.107 orang. Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 4.498 orang.

Menurut dia, dengan didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK, maka para pegawai dan guru honorer bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar Rp128 juta.

Ada juga santunan beasiswa bagi anak-anak pekerja. Untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar diberikan beasiswa sebesar Rp1,5 juta per tahun per anak, sedangkan tingkat SMP sebesar Rp2 juta per tahun per anak, dan tingkat SMA sebesar Rp3 juta per tahun per anak. 

"Untuk anak yang sudah masuk perguruan tinggi mendapat beasiswa ebesar Rp12 juta per tahun per anak," ucap Candra.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah berkomitmen akan mendukung dan menyukseskan program BPJAMSOSTEK, baik lewat kebijakan anggaran maupun keputusan bupati.

"Saya akan berkoordinasi dan memanggil dinas terkait. Tujuannya, untuk melaporkan berapa pegawai dan guru honorer di dinasnya masing-masing," katanya.