UMKM dan industri perhotelan didorong menjalin kemitraan hadapi MotoGP

id NTB,Pemprov NTB,UMKM,Hotel,MotoGP,Sirkuit Mandalika

UMKM dan industri perhotelan didorong menjalin kemitraan hadapi MotoGP

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah (ANTARA/Pemprov NTB).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pelaku UMKM dan industri perhotelan maupun restoran di wilayah itu untuk menjalin Kerjasama dan kemitraan dalam memasarkan produk unggulan menghadapi perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 2022.

"Hal yang paling penting, produk UMKM kita dapat terserap secara konkrit," kata Wakil Gubernur NTB  Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krearif (Kemenparekraf) Fadjar Hutomo di Mataram, Rabu.

Wagub mengatakan, produk UMKM juga harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas produknya. Baik dari segi ketersediaan bahan baku, intensitas dan kesinambungan produk dan kemasan produknya.

"Intinya yang telah dikurasi melalui proses penyeleksian terhadap produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standarisasi," ujarnya.

Menurutnya, proses kurasi ini sangat penting, bagi industri perhotelan dan restoran sehingga produk UMKM layak untuk dipasarkan atau digunakan ditempat tersebut.

"Apalagi potensi yang kita miliki di NTB cukup berlimpah. Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh UMKM," tegas Wagub NTB.

Karena perhotelan juga membutuhkan bahan dan produk UMKM lokal untuk melengkapi kebutuhan hotel. Seperti sabun, shampo, kopi, teh dan bahan sembako untuk konsumsi harian pengunjung hotel.

Selain itu, Wagub juga menekankan UMKM, industri perhotelan dan jasa travel atau jasa pariwisata untuk lebih banyak mempersiapkan paket wisata. Karena pada saat MotoGP akan banyak pengunjung yang tidak hanya menonton MotoGP, namun membutuhkan atraksi dan hiburan serta destinasi yang lain di NTB.

"Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk memperhatikan paket wisata sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Hal lain juga yang harus menjadi perhatian, adalah ketersediaan hotel-hotel dan penginapan. Baik itu jumlah kamar hotel maupun homestay untuk pengunjung yang 10 kali lebih besar dari pengunjung WSBK. Begitupun penerapan Prokes COVID-19 harus diperhatikan, karena pandemi belum berakhir.

"Saat ini saja ketersediaan 16.000 kamar baik dihotel dan homestay di NTB, khususnya dipulau Lombok, masih kurang, maka harus di dorong penambahan homestay, penginapan alternatif dan lainnya," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Hutomo mengatakan bahwa gelaran MotoGP harus memiliki efek dan pengaruh besar terhadap kunjungan wisata di NTB dan Indonesia pada umumnya.

"Sehingga kita dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Manfaatnya untuk masyarakat, itu yang paling penting," ujarnya.

Terutama, yang sedang pihaknya tekankan terkait rantai pasok dan peran serta dan keterlibatan masyarakat atau UMKM lokal untuk ambil bagian dalam persediaan potensi produk dan bahan lainnya. Diakuinya bahwa berbicara rantai pasok untuk persediaan perhotelan, usaha restoran dan lainnya melibatkan kepentingan dan kebijakan multi pihak.

"Baik itu industri, UMKM, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pihak lain untuk bersinergi dan berkolaborasi," terang Wagub NTB.

Untuk itu, perhotelan dan UMKM dan semua pihak dapat menjalin kemitraan dan kerjasama. Contoh, sebuah hotel setiap hari membutuhkan bahan sembako, seperti beras, ikan, daging, telor, sayur, buah untuk kebutuhan konsumsi pengunjung hotel.

"Maka, penting kemitraan dan kerjasama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan sembako ini. Begitupun bidang transportasi atau penyewaan kendaraan, sehingga ekonomi menggeliat," jelasnya.

Hal ini juga berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan, tambahnya, artinya bukan hanya persoalan lingkungan namun ada empat pilar tata kelola, yakni pertama destinasi dan ekosistem, kedua ekonomi lokal, ketiga sosial budaya lokal dan keempat baru berbicara lingkungan.