Kendaraan dinas harus gunakan BBM non subsidi

Mataram (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi VII Hendrik Sitompul mengatakan, kendaraan dinas pemerintah harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi sebagai salah satu upaya agar penggunaan BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina bisa tepat sasaran .

"Setelah aplikasi MyPertamina diberlakukan, semua kendaran dinas pemerintah harus menggunakan BBM non subsidi. Tujuannya, agar BBM subsidi bisa digunakan oleh masyarakat yang lebih berhak," katanya di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Hal itu disampaikan Hendrik kepada sejumlah wartawan seusai bertemu Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Sales Manager Area Pertamina NTB dalam rangka sosialisasi registrasi MyPertamina di wilayah Kota Mataram.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini mengatakan, kedatangannya ke Kota Mataram sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan registrasi MyPertamina di Mataram.

MyPertamina ini menjadi alat kontrol pemerintah terhadap pemakai BBM subsidi sehingga BBM subsidi bisa tepat sasaran.

"Harapannya MyPertamina bisa digunakan masyarakat miskin dan UMKM atau tepat sasaran. Bukan diterima orang yang tidak layak," katanya.

Terkait dengan itu, dalam kesempatan itu pihaknya telah meminta Pemerintah Kota Mataram untuk mengalihkan penggunaan BBM subsidi pada kendaraan dinas menjadi BBM non subsidi.

"Jadi semua kendaraan dinas yang ada di Kota Mataram, harus menggunakan BBM non subsidi misalnya pertamax tidak lagi menggunakan pertalite," katanya.

Menyikapi hal itu, di tempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, dengan adanya kebijakan aplikasi MyPertamina maka pemerintah kota akan melakukan penyesuaian anggaran untuk pengisian BBM kendaraan dinas.

"Ke depan kita akan arahkan kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi. Kemungkinan ada penyesuaian kuota BBM bagi masing-masing pengguna kendaraan dinas," katanya menambahkan.

Menurutnya penyesuaian kuota BBM untuk setiap kendaraan dinas tidak akan berpengaruh signifikan, sebab mobilitas kendaraan dinas di Mataram tidak terlalu jauh karena wilayah Mataram tidak terlalu luas sehingga jarak satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak jauh.

"Untuk kebutuhan akan kita evaluasi, tapi khusus untuk kendaraan pengangkut sampah tetap menjadi prioritas sebab itu menjadi bagian dari pelayanan," katanya.