Pemkab Lombok Tengah mengusulkan ribuan nelayan untuk dapat BLT

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengusulkan ribuan nelayan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Sebanyak 4.600 nelayan telah terdaftar untuk mendapatkan bantuan sosial," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah, M Kamrin di Praya, Kamis.

Ribuan nelayan tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat, serta Praya Barat Daya dan nelayan yang ada di Bendungan Batujai maupun Pengga. Sedangkan untuk para pelaku budidaya ikan tidak diusulkan, karena program itu diberikan khusus bagi para nelayan laut atau yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan.

"Bantuan sosial ini khusus untuk nelayan, bukan untuk para budidaya ikan," katanya.

Dari data yang diajukan tersebut, akan kembali dilakukan verifikasi, supaya program itu tepat sasaran, karena dari ribuan data itu kemungkinan ada yang pergi ke luar negeri atau yang telah meninggal dunia.

"Verifikasi data tetap dilaksanakan sebelum diberikan bantuan," katanya.

Untuk penyaluran program BLT BBM kepada para nelayan tersebut akan dilakukan langsung oleh Dinas Sosial, karena pihaknya hanya mengusulkan data jumlah nelayan di Lombok Tengah. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa membantu para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Penyaluran tergantung dari dinas sosial," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengusulkan anggaran tambahan bantuan sosial (Bansos) Rp5 miliar di APBD Perubahan 2022 untuk menekan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Rp 5 miliar untuk BLT tambahan telah diusulkan ke DPRD Lombok Tengah dan saat ini sedang dibahas," kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya.

Dana tambahan untuk program BLT tersebut akan diberikan kepada 65000 penerimaan manfaat seperti nelayan dan warga kurang mampu. Selain itu, anggaran tambahan bantuan sosial itu akan digunakan untuk kegiatan padat karya dan operasi pasar guna menjaga kestabilan harga sembako.

"Anggaran tambahan bansos ini diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Kalau sudah dapat, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dobel," katanya.