DPRD-Pemprov NTB menyepakati APBD 2023 ditargetkan Rp5,9 triliun

Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi NTB menyepakati pendapatan dalam APBD tahun anggaran 2023, ditargetkan mencapai Rp5,964 triliun lebih.

"Jumlah itu mengalami peningkatan mencapai Rp309 miliar lebih, bila dibandingkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp5,655 triliun lebih," kata Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, target pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,985 triliun lebih atau naik sekitar Rp250 miliar lebih, sehingga, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2022, sebesar Rp2,735 triliun lebih, maka ada kenaikan pendapatan sekitar 9,15 persen.

"Kenaikan itu terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 15,04 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11, 46 persen," ujarnya.

Menurut anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Lombok Tengah itu, pendapatan transfer senilai Rp2,978 triliun lebih dalam APBD tahun 2023, dipastikan naik sekitar Rp88,72 miliar lebih atau 3,07 persen dari pendapatan transfer di APBD Perubahan tahun 2022 senilai Rp2,890 triliun lebih. Sedangkan, lain-lain pendapatan yang sah angkanya sebesar Rp 892 juta lebih.

"Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp29 miliar lebih atau 97,04 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp30 miliar lebih," ujar Hadrian.

Ia mengaku, pada posisi belanja daerah di APBD murni tahun 2023, ditargetkan sebesar Rp5,991 triliun lebih. Jumlah itu menurun Rp309 miliar lebih atau 4,92 persen dari belanja pada APBD Perubahan tahun anggaran sebesar Rp6,301 triliun lebih.

Jumlah belanja itu, dari belanja operasi sebesar Rp4,359 miliar lebih. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp567 miliar lebih.

"Dan belanja tidak terduga sebesar Rp54 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp1,009 triliun lebih, maka ada defisit Rp27 miliar," katanya.