Sorong (ANTARA) - Pengamat politik Ray Rangkuti berkeyakinan bahwa pengaruh politik uang semakin kecil pada Pemilu 2024, sebab tingkat kecerdasan dan kesejahteraan pemilih semakin meningkat dari waktu ke waktu.
"Praktik politik uang tidak pernah akan hilang pada pemilu di Indonesia, namun pengaruhnya semakin kecil. Survei membuktikan bahwa politisi yang memberikan uang kepada pemilih belum tentu juga dipilih," kata Ray Rangkuti, di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa.
Menurut dia, tingkat kecerdasan dan kesejahteraan pemilih kita semakin meningkat, sehingga jika diberi uang hanya seratus ribu pasti menolak. Terkecuali dalam jumlah besar lima ratus hingga satu juta rupiah dan belum tentu calon anggota legislatif (caleg) sanggupi hal itu.
Selain itu, kata dia, pemilih generasi muda sekarang adalah generasi berwatak independen dari politik. Karena itu, dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tidak perlu lagi mengkhawatirkan pemilih tetapi fokus calon pemimpin dari mana sumber keuangan kampanye.
Dia menyatakan bahwa yang menjadi fokus pengawasan terhadap politik uang bukan pemilih yang menerima uang dari kandidat atau peserta pemilu, tetapi berasal dari mana sumber dana calon untuk kampanye.
Baca juga: Gerindra NTB targetkan menang di Pemilu 2024
Baca juga: Bakesbangpol Magetan ajak perempuan tingkatkan peran di Pemilu mendatang
Ia menjelaskan bahwa hal ini penting, karena akan mempengaruhi sistem pemerintahan ketika pemimpin yang terpilih dibiayai oleh para pebisnis yang punya kepentingan tertentu. "Sudah pasti dampaknya sistem pemerintahan yang sudah sangat demokratis saat ini akan mengalami kemunduran," ujarnya.
Dia menyatakan pula bahwa sistem demokrasi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan sangat baik. Bahkan sistem demokrasi Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi yang baru di dunia. Karena itu, katanya lagi, sistem demokrasi saat ini harus dipertahankan dengan partisipasi masyarakat sehingga tidak menjadi kemunduran akibat para penguasa.
Berita Terkait
Kuasa Hukum ARUS minta Bawaslu RI menonaktifkan Anggota Bawaslu Papua Barat Daya
Senin, 18 November 2024 19:31
KPU sebut pencoretan calon kepala daerah pertimbangkan surat suara
Sabtu, 9 November 2024 4:54
Bandara DEO Sorong kembali operasional seusai perbaikan
Senin, 12 Agustus 2024 15:53
Sekretaris KPU Sorong Selatan jadi tersangka kasus sabu
Selasa, 30 Juli 2024 13:34
Maju Pilkada 2024, Lima pejabat Sorong Selatan diberhentikan
Selasa, 21 Mei 2024 17:02
KPU sebut Papua Barat Daya dan Jawa Barat rekapitulasi nasional Senin malam
Senin, 18 Maret 2024 16:27
Mantan Kabinda Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen
Minggu, 4 Februari 2024 14:27
Aparat TNI berhasil kuasai markas TPNPB di Maybrat
Minggu, 28 Januari 2024 5:54