Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan meresmikan dua titik kumpul bencana yakni di Lingkungan Pengempel Kecamatan Sandubaya dan Kamasan Kecamatan Selaparang, sebagai salah satu fasilitas umum untuk mengurangi risiko saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan lainnya.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram Lalu Agus Supriadi di Mataram, Kamis, mengatakan peresmian titik kumpul itu dijadwalkan Jumat (30/12) di titik kumpul Kamasan.
"Kegiatan itu, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah terhadap 85 kepala keluarga (KK) yang menerima program pembangunan baru (PB) rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat dengan anggaran masing-masing Rp35 juta per KK," katanya.
Data Disperkim sebelumnya menyebutkan anggaran untuk pembangunan titik kumpul di Pengempel itu sekitar Rp6 miliar sedangkan di Kamasan Rp7 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menyiapkan lahan.
Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Permukiman Disperkim Kota Mataram Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan titik kumpul yang dibangun di Lingkungan Pengempel dan Kamasan itu bentuknya seperti aula dibangun dengan konstruksi tahan gempa, dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan toilet serta pembuatan jalur evakuasi.
Titik kumpul bencana itu dibangun di Lingkungan Pengempel dan Kamasan karena lingkungan itu dan sekitarnya yakni Lingkungan Gontoran,Tegal, Kamasan dan Monjok merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi .
Bahkan, ketika terjadi gempa bumi tahun 2018, kawasan itu menjadi kawasan yang mengalami rusak berat dan hampir masif. Karenanya, dengan adanya titik kumpul itu dihadapkan bisa mengurangi risiko saat terjadi bencana alam.
"Titik kumpul ini murni dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian, baik itu anggaran maupun tendernya. Jadi kita hanya menyiapkan lahan dan koordinasi," katanya.
Setelah diresmikan, kata Iqbal, akan ada penyerahan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Mataram. Kemudian dalam pengelolaannya akan dibentuk kelompok pengguna pengelola (KPP) dari wilayah itu untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Misalnya, kalau tidak ada bencana, titik kumpul bisa menjadi tempat pendidikan usia dini (PAUD) sementara atau sebagai tempat untuk acara resepsi pernikahan atau kegiatan lainnya.
"KPP inilah yang akan mengelola atau mengkoordinir memanfaatkan titik kumpul berupa aula serbaguna itu," katanya.*
