Jakarta (ANTARA) - Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai terdapat kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja untuk membangun public distrust terhadap negara.
“Kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini (Perppu Cipta Kerja), dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda,” kata Darraz dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Sabtu.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja memang menjadi kontroversi sebagian kalangan yang harus disikapi secara kritis dan argumentatif. Darraz menilai, bahwasanya kritik haruslah disampaikan dengan santun, objektif, elegan, dan tidak ada tujuan terselubung lainnya melainkan untuk kebaikan umat, rakyat, dan pemerintah itu sendiri.
“Dan kritik juga tidak boleh disampaikan di depan umum, apalagi sampai menjatuhkan wibawanya,” ujar lulusan Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini. Oleh karena itu, dengan etika kritik yang santun dan bijak, maka tujuan kritik itu sendiri akan tercapai dan mampu menghasilkan alternatif solusi bagi persoalan rakyat.
“Tidak hanya dari rakyat ke pemimpin, namun cendekiawan juga mengatakan bahwa pemimpin harus ‘memasang telinga ke bumi’, harus terbuka atas saran, kritik, mau mendengarkan aspirasi serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya pula.
Terakhir, Darraz berpendapat, guna menutup ruang gerak kelompok radikal yang kerap menunggangi isu politik dengan narasi promosi ideologinya, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk sama-sama terbuka dan memahami proses hukum yang berlaku.
Baca juga: Perppu Ciptaker jaga momentum investasi
Baca juga: DPRD NTB menggodok enam raperda sesuai UU Cipta Kerja
“Saran saya memang sebaiknya pemerintah betul-betul sejak awal melibatkan masyarakat, transparan. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa tersampaikan sejak awal dan masyarakat memahami proses yang berlangsung. Sehingga itu tidak menciptakan celah bagi kelompok-kelompok pembangkang itu memanfaatkan situasi chaos,” ujarnya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti nilai polemik Perppu Cipta Kerja ditunggangi kelompok radikal
Berita Terkait
Pengamat menilai UU Ciptaker naikkan indeks kemudahan berbisnis
Rabu, 29 Maret 2023 20:34
Bekasi dorong implementasi Perppu Cipta Kerja
Kamis, 9 Maret 2023 4:51
Perppu Cipta Kerja membuka jalan UMKM bangkit
Selasa, 7 Maret 2023 6:32
Perppu Cipta Kerja beri kepastian hukum bagi masyarakat
Kamis, 16 Februari 2023 5:27
Baleg setujui Perppu Ciptaker ke rapat paripurna untuk disahkan
Rabu, 15 Februari 2023 20:28
KKP optimistis Perppu Cipta Kerja perkuat budi daya laut
Minggu, 12 Februari 2023 14:19
Demo buruh di Patung Kuda kondusif
Sabtu, 14 Januari 2023 20:10
Urgensi penerbitan Perppu Ciptaker jadi pertimbangan DPR
Jumat, 13 Januari 2023 19:14