Mataram menerapkan konsep kepatuhan kelayakan omzet awasi pajak hotel

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerapkan konsep kepatuhan kelayakan omzet atau KKO dalam pengawasan pajak hotel guna memaksimalkan potensi pajak hotel.

"Mulai tahun ini, pengawasan hotel yang biasa kita gunakan menunggu dan mengawasi jumlah ketersediaan kamar di hotel, kini dengan menunggu jumlah data tamu yang sarapan di hotel," kata Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Ahmad Amrin di Mataram, NTB, Jumat.

Menurut dia, perubahan konsep pengawasan tersebut dilakukan untuk hasil yang lebih maksimal sebab tidak mungkin petugas BKD berkeliling ke setiap kamar untuk mengecek jumlah tamu yang menginap.

"Jadi, pengecekan terhadap tamu yang sarapan kita nilai lebih efektif dan tidak mengganggu kenyamanan tamu," katanya.

Dengan perubahan konsep pengawasan tersebut, diharapkan target pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp24 miliar bisa tercapai. Target tahun ini naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp22 miliar.

"Target Rp24 miliar itu, bisa berubah melalui APBD Perubahan 2023 apabila capaian pada semester pertama tahun anggaran melampaui target," katanya.

Untuk melaksanakan pengawasan dengan konsep KKO, BKD sudah menyiapkan petugas yang akan menunggu atau menghitung jumlah tamu di setiap hotel yang mengambil sarapan.

"KKO kita lakukan ke semua hotel baik itu hotel bintang maupun nonbintang. Kita tidak mau ambil sampel-sampel saja," katanya.

Amrin mengatakan untuk pengawasan atau KKO terhadap hotel yang dilaksanakan tahun 2023, hasilnya di luar prediksi.

BKD memprediksikan hunian hotel akan meningkat tajam dengan gelaran ajang WSBK (World Superbike) di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, tetapi nyatanya setelah KKO dilaksanakan dengan data tamu sarapan, tidak terjadi peningkatan seperti yang diharapkan.

Pasalnya, tingkat hunian hotel saat WSBK 2022, biasa saja seperti bulan-bulan sebelumnya yang jauh dari kondisi normal. Kondisi itu, menurut analisa-analisa tim BKD tingkat kunjungan rendah karena harga tiket pesawat saat itu tinggi.

"Karena itu, saat WSBK Februari 2023 ini, kami tidak menghitung WSBK pajak hotel akan naik signifikan," katanya menambahkan.