Nelayan di Mataram terdampak abrasi tidak kembali ke sempadan pantai

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta nelayan terdampak abrasi pantai di Mapak Indah tidak kembali tinggal di sempadan pantai untuk menghindari dampak lebih besar terhadap abrasi itu.

"Kami harap 29 kepala keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat akibat abrasi pantai akhir Desember 2022, nantinya tetap berada di huntara agar tidak terjadi bencana lebih besar," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan seusai melakukan rapat akhir desain pembangunan huntara nelayan Mapak Indah bersama sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dia mengatakan setelah melalui beberapa kali revisi, desain pembangunan huntara nelayan akhirnya rampung.

Dalam perencanaan, huntara nelayan Mapak Indah akan dibangun di atas lahan 2.000 meter persegi, dengan bentuk blok atau rumah panjang yakni delapan blok akan dibangun dua unit dan tujuh blok dibangun dua unit sehingga totalnya 30 unit.

"Satu unit rumah berukuran 4x6 meter, sebanyak 30 unit, untuk 29 KK. Jumlah unit itu sengaja dilebihkan satu sebagai fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan jadi mushalla, ruang jaga, atau lainnya," katanya.

Selain itu, huntara juga dilengkapi dengan fasilitas air bersih, toilet, dan listrik pada masing-masing unit serta menggunakan penyekat ruang dobel agar lebih nyaman.

Huntara juga akan dibangun dengan konstruksi yang kokoh dengan menggunakan material yang tahan terhadap korosif sehingga tidak mudah keropos atau rusak akibat cuaca pesisir.

Ia mengatakan huntara yang akan dibangun ini lebih representatif dibandingkan dengan rumah mereka yang roboh akibat abrasi pantai. Pasalnya, satu rumah yang mereka tempati di sempadan pantai dihuni 2-3 kepala keluarga.

"Jadi 17 rumah yang roboh akibat abrasi pantai di Mapak Indah berisi 100 jiwa, 29 KK. Artinya, satu rumah bisa ditempati 2-3 KK," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya berharap setelah nelayan menempati huntara, sebaiknya tidak lagi kembali ke rumah mereka yang rusak berat.

Pasalnya, abrasi akan terjadi setiap tahun dan cepat maupun lambat akan terus mengikis daratan.

"Karena itu, sebaiknya jangan ditempati lagi," katanya.

Menyinggung tentang kebutuhan anggaran, Nazaruddin menyebutkan, berdasarkan hasil akhir desain pembangunan huntara dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,1 miliar.

Terkait dengan kapan huntara mulai dibangun, lanjutnya, menjadi ranah kepala daerah sebab untuk mulai membangun perlu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik lahan.

"Tapi kita bisa mulai dengan kegiatan pembangunan pembukaan akses jalan masuk, atau kegiatan lain," katanya.