Paparan tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha serta sejumlah narasumber, yaitu Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Bangkok Dewi Lestari, Atase Polri KBRI Bangkok Kombes Pol. Endon Nurcahyo, serta dosen Universitas Tanjungpura Pontianak Elyta.
Menanggapi paparan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Seorang keluarga dari korban penipuan daring (online scamming) menyampaikan kesaksian atas kasus yang menimpa adiknya dan kini tengah berada dalam proses penanganan oleh pihak berwenang di Thailand.
Kesaksian tersebut menunjukkan bahwa kasus TPPO memberikan sense yang lebih nyata kepada masyarakat dan tidak hanya berupa penyajian data.
“KBRI Bangkok menyatakan akan terus menjembatani dan memberikan pendampingan secara maksimal bagi WNI korban TPPO,” kata KBRI.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap memantau setiap perkembangan kasus TPPO di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya berkoordinasi dengan KBRI Bangkok.
Diakui terdapat tantangan tersendiri dalam melakukan penyaringan calon tenaga kerja yang melintasi pos lintas batas negara, tetapi upaya koordinasi akan terus ditingkatkan.
Tidak hanya itu, universitas juga tercatat memiliki peran untuk melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan cara bekerja di luar negeri.
Peran universitas adalah bagian dari metode pentahelix --atau keterlibatan multi aktor seperti pemerintah, pengusaha, media, akademisi dan masyarakat-- agar pencegahan dan penanganan kasus TPPO semakin efektif.
Dalam diskusi itu juga ditekankan bahwa di tingkat nasional terus dilakukan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait untuk mendeteksi akun-akun media sosial yang digunakan untuk promosi penipuan daring, penyampaian data paspor korban kepada pihak imigrasi, upaya penegakan hukum, dan penguatan sistem peringatan dini di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Penguatan sistem tentunya melibatkan personel hingga ke tataran yang paling kecil yaitu desa, dan para aparat desa adalah salah satu lingkaran terdekat yang dapat memberikan informasi kepada para keluarga untuk melakukan tindakan preventif terjadinya kasus TPPO.
