Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan tidak adanya stok di sebagian besar penggilingan membuat harga gabah semakin tinggi dan membuat Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan hasil panen.
“Bisa dibilang mereka sebagai price maker. Tapi itu untuk menjaga operasional penggilingan tetap berjalan dan pelayanan terhadap jejaring distribusi tetap terlayani," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ketut menuturkan Bulog Bulog sebetulnya punya pilihan membeli gabah dengan skema komersial. Akan tetapi, langkah tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar harga gabah dan beras di pasar tidak semakin tinggi. “Ini tentu tidak kita kehendaki," ucapnya.
Faktor lain yang menyebabkan harga gabah tinggi karena sebagian stok padi disimpan para rumah tangga petani atau produsen. Di Lombok, 30 persen produksi gabah disimpan petani. Sementara di Bangli, Bali, 40 persen gabah dikonsumsi sendiri oleh petani. “Petani tidak menjual 100 persen produksi mereka," ucapnya.
Tingginya harga gabah saat ini, lanjutnya, tidak lepas dari surplus yang tidak besar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, surplus sepanjang tahun ini diproyeksikan hanya sekitar 1,38 juta ton, sedikit lebih tinggi dari surplus tahun lalu yang sebesar 1,34 juta ton. Namun, surplus jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun 2018 yakni 4,7 juta ton. Angka surplus yang dimaksud hanya menghitung perkiraan produksi dikurangi konsumsi.
Untuk memastikan Bulog kompetitif di pasar, kata Ketut, Bapanas telah menaikkan HPP. Selain gabah, HPP beras di gudang Bulog juga dinaikkan dari Rp8.300 per kg menjadi Rp9.950 per kg.
Terakhir, jumlah impor beras khusus menurun. Ketut menyebut beras Jasmine yang selama ini diimpor ternyata bisa diganti dari produksi domestik. “Memang ini belum jelas benar. Akan tetapi, penurunan impor itu juga berpengaruh pada pasokan beras,” sebutnya.
Tantangan lainnya adalah perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Bapanas memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kg untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari Juni hingga Agustus. Bansos itu merupakan kelanjutan dari penugasan penyaluran bansos beras kepada Bulog selama tiga bulan, Maret-Mei, yang telah dimulai bulan lalu.
"Ini juga menambah tantangan kita untuk penyediaan cadangan pangan, khususnya beras. Untuk itu, saya mengimbau mari bersama-sama mendorong suplai beras ke Bulog. Bagaimana Bulog berstrategi agar serapan dalam negeri bisa dioptimalkan," tutur dia.
Guna menyeimbangkan stok beras, Ketut merekomendasikan pola jungkat-jungkit. Maksudnya, keran impor kepada Bulog yang tahun ini dialokasikan 2 juta ton beras akan ditutup ketika pemenuhan cadangan beras dalam negeri mulai membaik. Sebaliknya, apabila cadangan belum terpenuhi, keran impor tetap dibuka sehingga stok beras seimbang.
Baca juga: Pemerintah resmi berlakukan HPP gabah dan beras
Baca juga: Bulog NTB sudah gelontorkan dana Rp614 miliar
"Saat ini, cadangan pangan harus kita penuhi terlebih dahulu. Impor 500 ribu ton harus segera datang. Itu poin pentingnya, sehingga ada beras untuk mengintervensi, memberi bantuan, menjaga stabilisasi harga bisa dilakukan oleh Bulog. Kalau tidak, ini juga akan menghambat program pemerintah dalam hal bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan juga akan menghambat dalam rangka stabilisasi harga di pasar," kata Ketut.
