Kupang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat 21 warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, memanfaatkan layanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) yang diselenggarakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten setempat.
"Ada 21 warga memanfaatkan layanan PVL yakni berkonsultasi maupun mengadu terkait masalah pelayanan publik yang mereka alami," kata Kepala Ombudsman RI NTT Darius Beda Daton di Kupang, Senin.
Ia menyebutkan substansi pengaduan yang disampaikan warga dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan pelayanan pelayanan bidang agraria, kesejahteraan sosial, dan administrasi kependudukan.
Pengaduan atau laporan warga itu, kata dia, akan dilanjutkan verifikasi oleh Tim PVL sesuai mekanisme dan tata cara penerimaan, verifikasi, dan konsultasi laporan di lingkungan Ombudsman RI.
Ia mengatakan pelayanan PVL tersebut merupakan inisiatif Ombudsman NTT untuk mendekatkan akses pengaduan pelayanan publik bagi warga di Sumba Barat Daya.
"Selama ini memang minim keluhan maka kami berinisiatif ke sana dengan membuka pos layanan PVL," katanya.
Beda Daton pun mengapresiasi pimpinan dan jajaran Disdukcapil Sumba Barat Daya yang telah menyambut baik pelaksanaan PVL oleh tim dari Ombudsman NTT.
Ia mengatakan hadirnya layanan tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah (pemda) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warganya.
Baca juga: PLN jamin pasokan listrik saat peringatan HUT Ke-43 Dekranas
Baca juga: PLN siapkan voucher tambah daya pada Hari Belanja Nasional
"Berbagai pengaduan warga tentu menjadi masukan yang berharga bagi pemda sebagai penyelenggara layanan untuk perbaikan kualitas pelayanan selanjutnya," kata Beda Daton.
Berita Terkait
Pemerintah Kupang membangun mall pelayanan publik
Kamis, 7 Desember 2023 7:11
Ombudsman NTT sebut 10 unit pelayanan publik dilatih bersaing KIPP
Senin, 13 Februari 2023 21:55
Ombudsman NTT beri lima saran perbaikan layanan ASDP
Sabtu, 2 Maret 2024 8:19
Ombudsman NTT minta Pertamina tindak tegas SPBU tak mematuhi regulasi
Kamis, 1 Februari 2024 17:04
Ombudsman NTT meminta BPJS Kesehatan Rote Ndao evaluasi layanan faskes
Kamis, 28 September 2023 13:04
Sekolah di NTT agar patuhi jumlah rombel PPDB 2023
Sabtu, 27 Mei 2023 15:14
Orang tua diimbau tak percaya oknum janjikan kelulusan masuk Polri
Kamis, 13 April 2023 9:14
Ombusdman NTT sebut pelayanan Kanwil Kemenkumham NTT telah maksimal
Senin, 3 April 2023 19:02