Umar Mansyur Siap Lawan Ketua PAN NTB

Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Umar Mansyur menyatakan, siap melawan Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat Muazzim Akbar jika dirinya dipecat dari partai.

"Saya siap menghadapi apa pun `blunder` yang akan dilakukan Muazzim kepada saya," katanya di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu.

Umar Mansyur mengatakan dirinya masih menunggu surat keputusan (SK) pemecatan.

"Saya mau lihat alasannya. Kalau main pecat itu urusan dia dan saya siap melawan. Ini bukan partai bapaknya. Partai ini dibangun dengan aturan, bukan kehendak pribadi," ujarnya.

Menurut Umar, dengan jabatan sebagai Ketua DPW bukan berarti bisa bisa berbuat seenaknya dan menganggap DPD di kabupaten/kota sebagai bawahan.

Ia menduga ancaman pemecatan yang dilontarkan Muazzim Akbar dilatarbelakangi persoalan pribadi.

"DPD itu pekerja partai bukan bawahan Muazzim. Pemberhentian sesuai AD/ART, hanya bisa dilakukan karena mengundurkan diri, terlibat pidana dan meninggal dunia. Bukan karena persoalan pribadi dan suka atau tidak suka," katanya.

Umar mengingatkan jika pemecatan dilakukan, maka yang rugi adalah PAN karena kemungkinan tidak akan bisa mengusung calon di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat pada 2015. Hal itu karena pelaksana tugas (Plt) tidak bisa menandatangani surat pencalonan ke KPU.

Selain itu, kata dia, dirinya diangkat sebagai ketua DPD PAN melalui musyawarah daerah (musda). Jadi sangat ironis jika dirinya dipecat hanya dengan secarik kertas yang ditandatangani Ketua DPW.

"Saya melihat persoalan ini seperti melihat telapak tangan sendiri. Saya sudah tahu proses ini akan berakhir dimana. Bisa jadi ada kaitan dengan musyawarah wilayah yang dilaksanakan. Tapi saya ingatkan Muazzim, jangan sampai SK itu jadi bumerang," ucapnya.

Jika pemecatan harus dilakukan, lanjut Umar, maka yang layak untuk dipecat adalah Ketua DPW, karena terbukti tidak punya prestasi apa pun dalam membesarkan PAN.

Ia membandingkan prestasi PAN di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sederet kegagalan Muazzim sebagai Ketua DPW, di antaranya, kegagalan PAN di Lombok Tengah, dalam pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif dengan tidak satupun kursi DPRD yang bisa diraih.

Padahal, Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah binaan langsung Muazzim Akbar.

Kegagalan juga terjadi di kota Mataram, yang juga tempat domisili Muazzim Akbar. Dari tiga kursi di DPRD Kota Mataram, turun menjadi hanya satu kursi pada Pemilu 2014.

Muazzim Akbar yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Kota Mataram, juga tidak terpilih.

Sementara PAN di Kabupaten Sumbawa Barat berhasil keluar sebagai pemenang pemilu dan menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

"Dari sederet kegagalan itu siapa sesungguhnya yang layak dipecat. Ingat keberhasilan PAN di NTB, bukan karena Muazzim, tapi karena soliditas dan kerja keras seluruh DPD," katanya.

Soal alasan DPW bahwa dirinya tidak mendukung PAN mengusung kader sendiri pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat, Umar menganggap hal itu fitnah.

Menurut dia, setuju atau tidak setuju ada indikatornya. Baginya baru bisa dikatakan tidak setuju ketika tidak mengakomodir kader PAN yang mendaftar dalam proses penjaringan oleh DPD atau tidak mau menandatangani surat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian terkait pernyataannya di media, Umar menyebut hal itu sebagai upaya menyelamatkan PAN, karena akibat manuver politik Ketua DPW PAN NTB yang menandatangani nota kesepahaman dengan partai politik dan figur yang berbeda-beda.

Hal itu justru merugikan PAN karena menimbulkan hujatan, dianggap tidak konsisten dan disebut bermain dua kaki.

Padahal, citra PAN di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai pemenang pemilu sangat bagus. Hal itu berpotensi mengakibatkan PAN ditinggal dan hanya akan menjadi penonton di pilkada.

"Ini yang sulit sekarang, mengembalikan pandangan partai akibat `blunder` Ketua DPW yang tidak pernah dikomunikasikan dengan kami di DPD," katanya. (*)