Panwaslu Mataram Laksanakan Tes Tulis Anggota Panwascam

id panwas

"Setelah ujian tulis ini, kami paling lambat membutuhkan waktu dua hari untuk mencari 36 orang yang memiliki nilai tertinggi"
Mataram, (Antara NTB)- Panitia Pengawas Pemilu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan ujian tulis terhadap calon anggota panitia pengawas pemilu kecamatan yang diikuti 42 orang peserta.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram Srino Mahyaruddin yang ditemui di sela kegiatan ujian tulis di gedung PGRI NTB, Selasa, mengatakan ujian tulis ini sebagai salah satu tahapan mencari 36 peserta yang memiliki nilai tertinggi.

"Setelah ujian tulis ini, kami paling lambat membutuhkan waktu dua hari untuk mencari 36 orang yang memiliki nilai tertinggi," katanya.

Menurut dia, seluruh soal tes tulis berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi NTB, sehingga isi soal sepenuhnya menjadi rahasia Banwaslu NTB yang kabarnya sebanyak 60 soal.

Dikatakannya, setelah ada 36 orang terpilih dengan nilai tertinggi, Panwaslu Kota Mataram kembali akan melakukan tahapan wawancara untuk menjaring tiga orang per kecamatan, sehingga dengan enam kecamatan dibutuhkan 18 orang anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan dilantik.

Srino menargetkan pelantikan panwascam dilaksanakan sebelum 15 Juni 2015, karena berbagai tahapan pilkada sudah dimulai.

Apalagi penyerahan daftar DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu) dijadwalkan 3 Juni 2015. Oleh karena itu, pawascam harus segera terbentuk untuk mengawal penyerahan DP4 yang akan diverifikasi dan disusun menjadi daftar pemilih.

Dia mengatakan, sesuai dengan aturan, tugas dari panwascam ini pada intinya adalah mengawal tahapan pelaksanaan pilkada dari awal sampai akhir.

Karena itu, untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas anggota panwascam, ia juga akan memberikan pelatihan kepada para anggota panwascam.

"Pelatihan tersebut berupa bimbingan teknis terkait dengan aturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan pengawasan selama pelaksanaan persiapan, tahapan dan pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang secara maksimal," katanya

Untuk memaksimalkan pengawasan, panwaslu juga menggencarkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat terutama terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

"Pengawasan terhadap PNS ini sangat penting karena PNS tidak boleh terlibat aktif dalam memobilisasi massa salah satu calon kepala daerah," ujar Srino. (*)