Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp680 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). "Ini sudah kita siapkan, nilainya sekitar Rp680 miliar lebih, termasuk pengamanan," ujar Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang di Makassar, Rabu.
Hanya saja, kata Andi Darmawan, anggaran ratusan miliar yang termasuk dana hibah tersebut belum diketahui sistem pengalokasian, misalnya total dana yang akan digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebelumnya, tim dari Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kunjungan dan pihak Pemprov Sulsel telah memberi masukan dalam hal penyediaan anggaran. Meski demikian, Inspektorat Sulsel juga masih melakukan review untuk usulan anggaran Pesta Demokrasi 2024. "Soal pengurangan setelah direview itu relatif, misalnya jika ada yang dianggap tidak sesuai, mungkin bisa dioptimalkan dan dikurangi. Namun kembali lagi bagaimana pemanfaatan anggaran di KPU dan Bawaslu serta Kepolisian untuk pengawalan," urai Andi Darmawan.
Sejumlah kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah harus disinkronkan dalam menghadapi pemilihan wakil rakyat maupun pemimpin bangsa Indonesia. Termasuk dalam hal penggunaan anggaran.
Kendati demikian, Andi Darmawan memastikan bahwa Pemprov Sulsel siap menganggarkan segala hal yang dibutuhkan, termasuk jika harus melakukan perubahan anggaran, Pemprov Sulsel siap melakukan perubahan melalui perubahan parsial yang dilaksanakan pada Agustus. "Atau dianggarkan melalui perubahan pada November, namun jika dibutuhkan secepatnya bisa melalui parsial, mungkin Agustus," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah memfinalkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada 27 November 2024 sebesar Rp408 miliar.
Baca juga: Dana politik dari jaringan narkoba: Ketua MPR minta Polri dalami
Baca juga: Pemkab dan Bawaslu bahas dana hibah Pilkada di Gorontalo Utara
"Kami sudah bicarakan dan sudah ada kesepakatan dianggarkan Rp408 miliar setelah beberapa kali direvisi. Angka ini akan dikaji Inspektorat yang nanti dirasionalisasikan," ujar Anggota KPU Sulsel Syafruddin Jurdi.
