Pemberian vaksin HPV bagi siswa SD di Mataram didahului edukasi

id PKK Mataram edukasi vaksin HPV

Pemberian vaksin HPV bagi siswa SD di Mataram didahului edukasi

Ketua TP PKK Kota Mataram Kinnastri Mohan Roliskana. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta agar kegiatan vaksinasi human papillomavirus vaccine (HPV) kepada siswa SD perempuan didahului dengan edukasi baik kepada orang tua maupun masyarakat umum agar bisa program itu berjalan lancar.

"Jika orang tua dan masyarakat sudah teredukasi dengan baik, masyarakat bisa memberikan dukungannya terhadap program vaksinasi tersebut," kata Ketua TP PKK Kota Mataram Kinnastri Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi kegiatan vaksinasi HPV yang merupakan jenis vaksin yang bisa membantu melindungi individu terutama perempuan dari infeksi HPV yang merupakan penyebab utama kanker leher rahim (serviks).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyebutkan, target sasaran vaksinasi HPV di NTB sekitar 46.400 siswa sekolah dasar kelas V dan VI akan dilaksanakan bulan Agustus ini.

"Namun demikian, untuk pelaksanaan di Kota Mataram sejauh ini kami belum dapat informasi dari dinas terkait. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak," katanya.

Terkait dengan itu, selaku Ketua TP PKK Kota Mataram saat ini juga sedang menunggu sosialisasi dan edukasi dari dinas kesehatan terkait pelaksanaan program vaksinasi HPV terhadap anak perempuan usia 9 tahun-14 tahun.

"Tujuannya, agar kami juga bisa membantu menyukseskan program pemerintah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman yang sama ke masyarakat melalui kader kami," katanya.

Kendati demikian, pihaknya berharap program vaksinasi HPV di Kota Mataram ke depan bisa berjalan lancar tanpa ada penolakan dari para orang tua.

Pasalnya, jika melihat ke belakang harga vaksin HPV ini cukup mahal yakni sekitar Rp1 juta per sekali suntik. Tapi, pemerintah saat ini memberikan secara gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks sejak dini.

"Jika pemerintah sudah mencanangkan, ini berarti sudah dilakukan kajian secara maksimal untuk tujuan yang lebih baik," katanya.