Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan masukan.
"Potensi di Lombok Tengah ini cukup tinggi, kalau diperkuat dengan peraturan kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri saat membuka uji publik di kantor bupati setempat, Kamis.
Ia mengatakan, uji publik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan petunjuk demi kemajuan Lombok Tengah, tanpa merugikan masyarakat dengan mengedepankan aturan yang lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Perda ini diharapkan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat," katanya.
Bupati menyampaikan apresiasinya kepada semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan ranperda tersebut. Salah satu contoh saat ini pajak retribusi dari pedagang bakso yang mulai ditarik untuk meningkatkan PAD Lombok Tengah, meskipun pajak itu dibayar oleh pelanggan. "Uji publik aturan ini bisa menghasilkan regulasi yang bisa diterapkan di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu mengatakan, berdasarkan aturan terkait pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus menyusun perda dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi di Lombok Tengah. "Uji publik ini merupakan tahapan dari penyusunan perda pajak dan retribusi daerah," katanya.
Kegiatan ini bertujuan untuk penyempurnaan gagasan dan ide yang telah dihimpun untuk ditetapkan dalam perda tersebut, supaya mendapatkan saran dari masyarakat.
"Uji publik ini untuk pemantapan konsep perda ini supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan bisa mengakomodir kearifan lokal," katanya.
Pemkab Lombok Tengah uji publik ranperda pajak daerah
Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Lalu Fathul Bahri (ANTARA/Akhyar Rosidi)
