Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pendistribusian bantuan sosial baik itu bantuan tunai maupun bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk menekan lonjakan kenaikan harga beras atau menjaga inflasi di daerah setempat.
"Bansos ini menyasar 125 ribu Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan data dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah," kata Asisten II Setda Lombok Tengah, H Lendek Jayadi usai melakukan rapat koordinasi di kantor bupati setempat, Selasa.
Bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) itu berupa uang Rp400 ribu per bulan dan 10 kilogram beras per bulan yang diberikan selama tiga bulan dari September-November.
"Artinya ada yang dapat bantuan uang dan beras. Bansos ini merupakan program dari pemerintah pusat yang diberikan kepada 125 ribu KPM kepada warga di Lombok Tengah," katanya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat Lombok Tengah untuk tidak panik dengan kenaikan harga beras tersebut, karena stok beras untuk kebutuhan masyarakat di NTB masih tersedia.
"Stok beras di NTB mencapai 36 ribu ton dan bisa untuk kebutuhan hingga awal 2024," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait baik itu Bulog untuk menyikapi kenaikan harga beras tersebut. Angka inflasi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini mencapai 3,04 persen atau masih di bawah rata-rata nasional.
"Memang ada tren kenaikan harga beras Rp13 ribu per kilogram. Tapi stok masih tersedia," katanya.
Pemkab Lombok Tengah mendistribusikan bansos tekan kenaikan harga beras
Asisten II Setda Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Lendek Jayadi ANTARA/Akhyar Rosidi
