Gorontalo (ANTARA) - Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mendorong pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.
"Uang APBN dan APBD tahun ini sebanyak Rp1,1 triliun. Presiden menargetkan minimal 95 persen dari uang itu harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Minimal itu artinya tidak boleh kurang. Nanti akan keluar Peraturan Presiden kalau daerah tidak mencapai target, akan ada sanksi. Termasuk Gorontalo tentunya,” kata Setya, di Gorontalo, Rabu.
Ia mengutarakan hal itu saat menjadi narasumber pada Forum Bisnis dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ke-2 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) se-Sulawesi di Kota Gorontalo.
Khusus untuk UMKM, kata Setya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD, wajib membelanjakan anggarannya minimal 40 persen, tidak boleh kurang dari total dana APBN dan APBD tahun ini yang sebesar Rp1,1 triliun, maka ada kurang lebih Rp500 triliun untuk UMKM.
"Tahun kemarin Rp400 triliun, sayangnya yang diserap oleh UMKM Cuma 30 persen. Ini duitnya sudah ada, tetapi kenapa masih banyak yang belanja impor? Makanya akan ada sanksi bagi daerah yang tidak capai target," katanya.
Penjabat Gubernur Ismail Pakaya mengatakan akan mendorong daya beli produk UMKM di daerah itu. Ia berharap mulai 2024, Provinsi Gorontalo ada di lima besar daerah dengan belanja produk dalam negeri tertinggi. Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kadin Provinsi Gorontalo dengan PT. Rumah UMKM Gorontalo tentang pengoperasian bersama toko daring BeliUMKM diharapkan menjadi daya dorong.
Baca juga: Sektor pariwisata tingkatkan pertumbuhan UMKM di Aceh Selatan
Baca juga: Inovator digital dibutuhkan untuk majukan UMKM
BeliUMKM merupakan marketplace lokal yang menjadi mitra LKPP. Kerja sama tersebut bertujuan mendukung peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di wilayah Sulawesi. “Kami sudah meminta seluruh jajaran Pemprov Gorontalo untuk berbelanja lewat BeliUMKM. Termasuk kue-kue yang disajikan pada setiap kegiatan pemerintah. Mari sama-sama kita membesarkan dan menjaga kualitas produk lokal Gorontalo untuk dipasarkan, baik di dalam maupun luar daerah,” katanya.
Berita Terkait
Belanja PDN jadi indikator reformasi birokrasi
Kamis, 28 Maret 2024 20:57
Kejari Lombok Tengah periksa LKPP perkuat bukti korupsi RSUD Praya
Jumat, 23 Februari 2024 16:49
Apkasi meluncurkan APN 2024 dorong serapan TKDN pengadaan barang
Kamis, 25 Januari 2024 20:38
Polresta Mataram libatkan LKPP perkuat pidana korupsi pengadaan masker COVID-19
Selasa, 23 Januari 2024 17:23
Ketua PDIP Kota Semarang mengajak masyarakat perangi politik uang
Senin, 4 Desember 2023 5:28
RUU Pengadaan Barang dan Jasa kurangi praktik korupsi
Senin, 18 September 2023 20:50
Pelaku UMK-koperasi ikut pengadaan pemerintah
Kamis, 6 Juli 2023 16:02
Kejari Mataram menggandeng LKPP perkuat bukti kasus kontrak advokasi BLUD RSUD Lombok Utara
Selasa, 16 Mei 2023 5:58