Pj Gubernur NTB ingatkan Kepala SMA/SMK hati-hati kelola anggaran

id PJ Gubernur NTB ,Anggaran SMA SMK SLB NTB

Pj Gubernur NTB ingatkan Kepala SMA/SMK hati-hati kelola anggaran

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi (tengah) saat silaturahmi bersama Kepala SMA/SMK dan SLB di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya NTB di Mataram. (ANTARA/Pemprov NTB).

Mataram (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mengingatkan seluruh kepala sekolah baik SMA/SMK dan SLB di wilayah itu untuk berhati-hati mengelola anggaran pendidikan.

"Kita saling mengingatkan agar berhati hati dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan pendidikan," kata Gita di acara silaturahmi dengan para kepala sekolah negeri, Dinas Pendidikan kabupaten/kota di Teater Tertutup Taman Budaya NTB dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu.

Selain itu, dalam tugas dan fungsi sekolah, dirinya menekankan agar penyiapan sumberdaya manusia yang berdaya saing dilaksanakan sebaik baiknya dengan fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi seperti beasiswa di tengah keterbatasan anggaran. 

"Pembiayaan beasiswa difokuskan pada penguatan bahasa asing sejak kelas 12 dengan memanfaatkan peluang kerjasama beasiswa di lembaga pemerintah sampai perguruan tinggi," terangnya.

Gita menambahkan untuk memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta menekankan tetap melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkontribusi dalam pembangunan NTB hingga berakhirnya tugas Penjabat Gubernur. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan NTB, Aidy Furqon mengatakan, kegiatan penguatan kali ini dihadiri oleh sekolah negeri. 

"Nanti akan ada pula koordinasi dengan sekolah sekolah swasta untuk penguatan dan silaturahmi," kata Aidy. 

Selain komunitas sekolah SMA, SMK dan SLB serta kepala lembaga pendidikan, hadir pula sebagai narasumber, Humas Polda NTB dalam penguatan keamanan memelihara kondusifitas daerah, Ketua KPU NTB tentang politik dan tahapan Pemilu serta Ketua Bawaslu memberikan pemaparan tentang netralitas ASN dan politik praktis.