Sulbar siapkan bus antisipasi anak tak sekolah

id Pendidikan Sulbar,Damri,Bus Sekolah,Sulbar,pengadaan bus sekolah

Sulbar siapkan bus antisipasi anak tak sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar, Mitthar (kedua kiri) dalam menjalin kerja sama dengan Perum DAMRI untuk menyediakan bus untuk anak sekolah di Sulbar, di Mamuju, Jumat (13/10/2023) ANTARA Foto/M Faisal Hanapi.

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyiapkan kendaraan angkutan bus untuk mengantisipasi permasalahan pendidikan di daerah itu, terutama anak tidak sekolah (ATS).

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar, Mitthar di Mamuju, Jumat mengatakan Pemprov Sulbar telah menjalin kerja sama dengan Perum DAMRI untuk menyediakan bus untuk kendaraan angkutan bagi anak sekolah.

Menurut dia, penyediaan sarana bus sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah terjadinya angka anak tidak sekolah di Sulbar. Dia mengatakan Perum DAMRI akan menyediakan bus sekolah bagi siswa, khususnya di wilayah yang siswanya tidak memiliki atau kesulitan sarana transportasi.

"Kurangnya sarana transportasi telah mengakibatkan anak didik kesulitan menjangkau sekolah yang jaraknya jauh. Tidak adanya bus sekolah menjadi salah satu penyebab tingginya anak tidak sekolah di Sulbar," katanya.

Ia menyampaikan banyak anak yang putus sekolah akibat tidak adanya alat transportasi ke sekolah,terutama tidak adanya bus sekolah. Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Sulbar telah menyusun program untuk pengadaan bus sekolah bagi siswa agar dapat dimanfaatkan mengantar ke sekolah.

"Pemerintah akan memastikan anak mendapatkan pelayanan transportasi untuk mencegah terjadinya ATS yang menjadi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan di Sulbar," katanya.

Baca juga: Bus sekolah menekan kemacetan lalu lintas hingga 80 persen
Baca juga: Siswa Mataram bayar bus sekolah dengan sampah


Berdasarkan data BPS sebanyak 48 ribu ATS di Sulbar atau sekitar 10,52 persen mengalami putus sekolah, sehingga menjadi permasalahan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah setempat.