Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendesak Majelis Umum PBB membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel di Gaza.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga meminta PBB untuk mendesak segera disepakatinya gencatan senjata untuk mencegah semakin banyak korban sipil, ketika berbicara dalam pertemuan darurat Sidang Majelis Umum (SMU) PBB untuk membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina yang digelar di New York pada Kamis (26/10),
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, serta pengusiran massal warga sipil di Gaza,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Indonesia mendesak Majelis Umum PBB dan badan-badan PBB terkait untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
Menurut Retno, bantuan yang saat ini mengalir ke Gaza masih jauh dari cukup, sehingga upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan Sekjen PBB dan negara-negara kunci harus didukung.
Oleh karena itu, ujar dia, SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan.
“Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi sukarela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata tutur dia.
Indonesia juga menyeru PBB agar menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan sementara akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Menlu Retno.
Retno mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan pentingnya upaya mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Dia menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi.
