Kaltim ingatkan ASN jaga netralitas di Pemilu 2024

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengingatkan kepada aparatur sipil negara ( ASN) lingkup pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

"Pesan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara," kata Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Senin.

Akmal mengungkapkan ada tujuh pesan Presiden Jokowi pada yang disampaikan pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota seluruh Indonesia ini. salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden- wakil presiden dan pemilu legislatif.

"Presiden Jokowi telah menjelaskan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat dari perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Yang tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," jelas Akmal Malik.

Akmal Malik menyebut pesan pertama semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi dan jika perlu lakukan intervensi di lapangan.

Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, Pemda diminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait. Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah semua dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.

“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebut Akmal Malik. Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirisasi produk-produk yang ada.

Baca juga: ASN Jateng berikrar jaga netralitas saat Pemilu
Baca juga: Kapolda NTT mengingatkan anggota netral dalam Pemilu 2024

Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas. Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.

“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” jelas Akmal Malik.