Mataram (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Penghargaan tesebut diterima langsung oleh Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11).
Menurut Plh Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas).
"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham," kata Reinhard.
Lebih lanjut, Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi," kata Reinhard.
Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.
ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).
Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Berita Terkait
Kemenkumham NTB mendorong pemda terbitkan produk hukum berbasis P2HAM
Kamis, 16 Mei 2024 22:56
Kekuatan ekonomi negara menuju optimalisasi kreativitas
Kamis, 16 Mei 2024 19:32
NTB realisasikan pembangunan Lapas Sumbawa Barat
Kamis, 16 Mei 2024 4:37
Kemenkumham Bali data 9.477 orang delegasi hadiri WWF
Selasa, 14 Mei 2024 19:55
Kemenkumham NTB verifikasi faktual calon LBH Bima untuk warga miskin
Kamis, 9 Mei 2024 16:24
Kemenkumham NTB minta petani kopi Sembalun daftarkan kekayaan intelektual
Rabu, 8 Mei 2024 19:01
Kemenkumham NTB memastikan kesiapan sistem keimigrasian jemaah haji
Rabu, 8 Mei 2024 5:22
Ketidaksepahaman terkait pelaksanaan ibadah perlu dialog
Selasa, 7 Mei 2024 20:39