Mataram (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Penghargaan tesebut diterima langsung oleh Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11).
Menurut Plh Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas).
"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham," kata Reinhard.
Lebih lanjut, Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi," kata Reinhard.
Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.
ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).
Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Berita Terkait
Penguatan fungsional pastikan efektivitas penegakan HAM
Rabu, 9 Oktober 2024 6:02
IAC kirim banding guna batalkan paten Gilead
Jumat, 4 Oktober 2024 15:40
KPK wanti-wanti pemda terkait TKA terlibat tambang ilegal
Kamis, 3 Oktober 2024 18:35
Dirjen HAM kecam tindakan pembubaran diskusi
Minggu, 29 September 2024 15:32
Penanganan pengungsi perlu komitmen kolektif bangsa
Minggu, 29 September 2024 5:34
Penguatan tata kelola internal wujudkan parpol demokratis
Jumat, 27 September 2024 6:39
Penunjukan Nico dan Tragedi Kanjuruhan itu hal terpisah
Rabu, 25 September 2024 2:03
Kemenkumham tak usulkan tambahan anggaran pada tahun 2025
Rabu, 4 September 2024 15:37