Penerima JKN NTB banyak tidak tepat sasaran

Mataram (Antara NTB) - Sejumlah kepala desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluhkan masih banyaknya data penerima kartu jaminan kesehatan nasional yang ternyata tidak tepat sasaran, bahkan ada penerima yang sudah meninggal dunia.

"Ini aneh, ada orang yang sudah meninggal lima tahun tetapi masih mendapatkan bantuan. Sementara, masyarakat yang berhak dan masih hidup serta sudah masuk pendataan justru tidak dapat," kata Kepala Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat H Muhammad Idrus di Mataram.

Diakui Idrus, dalam data penerima kartu jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak hanya orang sudah meninggal dunia yang masih mendapatkan program dari pemerintah itu, tetapi pihaknya juga banyak menemukan data ganda warga yang mendapat JKN.

"Kita tidak tahu letak salahnya dimana. Padahal, kita sudah diminta melakukan pendataan ulang, bahkan kami lakukan hingga dua kali. Tetapi nama penerima tetap sama dengan basis data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011," jelasnya.

Hal yang sama juga dikemukakan Kepala Desa Bagek Polak Kabupaten Lombok Lombok Barat Misna, yang mengatakan meski telah melakukan pendataan ulang sesuai, tetapi tetap saja penerima JKN masih mengacu pada data PPLS tahun 2011 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kesalahan data, penerima sudah meninggal seperti ini bukan hanya terjadi di JKN, tetapi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pun banyak yang keliru. Kalau sudah seperti ini yang jadi sasaran masyarakat itu kepala desa," ujarnya.

Ia menambahkan, tidak hanya JKN dan KIP yang banyak dikeluhkan masyarakat, tetapi juga kartu BPJS kesehatan tidak luput dari sasaran kekecewaan warga. Sebab, kata dia, saat masyarakat ingin berobat pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang baik.

Menanggapi masalah itu, Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah tidak memungkiri banyaknya warga yang mengeluhkan program pemerintah pusat. Meski sudah ada jaminan pemerintah, namun tetap saja ada keluhan yang disampaikan masyarakat.

"Apa yang disampaikan masyarakat itu benar adanya. Bahkan, dari beberapa kali reses yang saya lakukan di desa-desa di Lombok Barat, semua keluhannya sama, yakni soal JKN, KIP, BPJS, baik berupa kesalahan data maupun warga yang meninggal dunia tetapi masih masuk program pemerintah," ucapnya.

Menurut dia, kalau sudah seperti itu, maka yang dirugikan dan menjadi korban tetap masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang berada di desa-desa.

"Kalau sudah seperti ini, pemerintah pusat harus bertindak dan mengambil langkah strategis menyikapi JKN, KIP, dan BPJS. Bila perlu kami di Komisi V DPRD NTB akan bersurat ke lembaga terkait untuk meminta penjelasan soal masalah ini," kata Wartiah. (*)