Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah telah mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk memperbaiki jalan dan drainase di kawasan Pasar Samuda guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
"Kita sudah meninjau kondisi Jalan Partoe Muksin di depan Pasar Samuda, memang ada banyak yang berlubang, jadi nanti saya minta Dinas PUPR untuk memperbaikinya," kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Lokasinya yang berada pusat perbelanjaan menjadi prioritas pemerintah daerah, dikarenakan tingginya mobilitas masyarakat yang beraktivitas jual beli. Ia menyebutkan, perbaikan jalan itu nantinya menggunakan teknik overlay atau pemeliharaan dengan mengaspal titik-titik yang rusak.
Lokasinya yang berada pusat perbelanjaan menjadi prioritas pemerintah daerah, dikarenakan tingginya mobilitas masyarakat yang beraktivitas jual beli. Ia menyebutkan, perbaikan jalan itu nantinya menggunakan teknik overlay atau pemeliharaan dengan mengaspal titik-titik yang rusak.
"Jalan Partoe Muksin ini sudah masuk perencanaan kami, kurang lebih dananya Rp5 miliar. Selain itu saya minta drainasenya juga diperbaiki," ujarnya.
Disamping itu, kondisi jalan yang berlubang, kelancaran drainase juga menjadi perhatian, demi meminimalkan risiko genangan air saat hujan yang tak hanya meresahkan masyarakat juga dapat membuat infrastruktur jalan cepat rusak.
"Mudah-mudahan tidak ada kendala, sehingga pertengahan tahun 2024 mendatang perbaikan jalan ini sudah bisa dikerjakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPRPRKP Mentana menyampaikan anggaran Rp5 miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan dan drainase di Jalan Partoe Muksin bersumber dari DBH pengelolaan perkebunan kelapa sawit dari pemerintah pusat.
Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita mendorong penyehatan anggaran daerah dan SIPD RI
Baca juga: Pemkab Penajam siapkan dana pemilihan kepala daerah
Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita mendorong penyehatan anggaran daerah dan SIPD RI
Baca juga: Pemkab Penajam siapkan dana pemilihan kepala daerah
Sesuai regulasi yang berlaku penggunaan DBH ini harus berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sehingga untuk teknis perbaikan baru bisa disampaikan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
"Memang dananya sudah disiapkan Rp5 miliar dari DBH, tapi untuk pengerjaannya kami harus desk dulu dengan kementerian. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dikerjakan, karena ini sudah mendekati akhir tahun," kata Mentana.
