Wali Kota Mataram minta ASN tidak jadi agen penyebar hoaks

Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk pandai-pandai menjaga jari agar tidak menjadi agen penyebar berita palsu atau hoaks di media sosial.

"Prinsip netralitas menekankan ASN seharusnya tidak terlibat secara politis mendukung kelompok atau partai politik tertentu," katanya di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin.

Baca juga: Bawaslu Mataram sosialisasi pengawasan berita hoaks pada pemilu

Wali kota yang ditemui seusai memimpin apel perdana di Tahun 2024, mengatakan, dalam konteks era digital saat ini ASN penting menjaga perilaku di media sosial.

Seluruh ASN harus memastikan bahwa konten yang diunggah di platform media sosial pribadi telah terkonfirmasi kebenarannya, dengan melakukan cek dan ricek sebuah konten.

"Jangan sampai kita menjadi agen penyebar berita palsu atau hoaks yang informasi itu belum terkonfirmasi kebenarannya. Karena itu, jaga jari dan media sosial kita agar tidak menjadi alat penyebaran informasi yang merugikan," katanya.

Baca juga: Diskominfo Mataram mengimbau tak jadikan medsos acuan kebenaran

Di sisi lain, wali kota menekankan netralitas ASN menjadi penting dalam menghadapi tahun yang penuh tantangan, terutama dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Para ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram, diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan profesionalisme, obyektivitas, dan integritas," katanya.
.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan harapan baru di awal tahun 2024, ASN dihadapkan pada situasi yang penuh dengan dinamika, terutama dengan adanya pemilu.

"Saya ingin menekankan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Saya tidak ingin ada catatan minor berkaitan dengan perilaku ASN, terutama berkaitan dengan sikap kita dalam melihat persoalan politik saat ini," katanya.

Baca juga: Wali Kota Mataram imbau peserta pemilu 2024 tak mudah terprovokasi

Menurutnya, prinsip netralitas ASN menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan adil, efisien, dan transparan.

ASN yang netral dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang bersifat sesaat, atau kelompok tertentu.

"Netralitas ASN juga merupakan salah satu aspek dari etika dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan," katanya.

Selain itu, ASN harus menjauh dari aktivitas politik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun integritas lembaga, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"ASN adalah abdi negara yang bekerja untuk kepentingan bersama tanpa adanya kecenderungan politik tertentu," katanya menegaskan.

Baca juga: Pemilu 2024, Wali Kota Mataram ingatkan ASN di madrasah harus netral