Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.
"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yang recover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.
Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.
"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.
Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen. Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.
Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.
Baca juga: Luhut: Tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Baca juga: Target pajak parkir di Mataram turun jadi Rp2 miliar
Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.
Berita Terkait
Indonesia-Singapura sepakati percepatan kerja sama ekonomi digital
Selasa, 8 Oktober 2024 6:17
Menko Prekonomian Airlangga dorong percepatan DEFA integrasi ekonomi kawasan
Selasa, 8 Oktober 2024 6:10
Maintaining purchasing power The government is also intensifying
Kamis, 3 Oktober 2024 21:00
Jokowi menunjuk Muhadjir dan Airlangga menjadi Plt Mendes PDTT dan Menaker
Selasa, 1 Oktober 2024 7:41
Pemerintah mendorong KEK ekspansi bersaing dengan Malaysia-Singapura
Minggu, 29 September 2024 15:49
Pemerintah sambut implementasi IPEF
Rabu, 25 September 2024 4:05
ADB's USD500 million to be channeled for coal plants' retirement: Govt
Selasa, 24 September 2024 18:05
Buku Menkeu Sri Mulyani sinyal lanjut jadi menteri
Sabtu, 21 September 2024 5:47