Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung upaya rehabilitasi mangrove lewat skema Integrated Area Development atau Pembangunan Wilayah Terpadu.
"Pengelolaan ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan semua pihak tanpa mengesampingkan ekologi yang harus dijaga," kata Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake dalam acara pembukaan Penanaman Pohon Serentak di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Kamis.
Salah satu bagian skema pembangunan wilayah terpadu ini yakni mendorong pembentukan Kelompok Kerja Mangrove di seluruh kabupaten-kota di NTT. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk membentuk kelompok kerja itu dalam rangka memberikan perlindungan nyata bagi ekosistem hutan mangrove.
Dengan skema itu, ia berharap, dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak yang bertanggung jawab untuk menyeimbangkan secara proporsional aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
Ayodhia menaruh perhatian pada keberadaan hutan mangrove yang sering mendapat gangguan dan tekanan sehingga banyak ekosistem yang rusak. Ia menyebut eksploitasi terhadap wilayah pesisir pantai dan perairan laut untuk berbagai kebutuhan pembangunan cukup mengganggu ekosistem mangrove sehingga tidak sedikit keberadaan hutan mangrove beralih fungsi dan rusak.
Padahal, menurut dia, hutan mangrove atau hutan bakau memiliki peran dan fungsi penting dari aspek ekologi, ekonomi dan mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat. Ekosistem mangrove merupakan habitat penyangga bagi kehidupan di daratan, di perairan laut maupun menjaga kualitas atmosfer dari polusi karbon. Selain itu, habitat mangrove memiliki peran dan fungsi penting, antara lain sebagai tempat berpijah berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan jenis lainnya.
Mangrove juga menjadi tempat migrasi jenis burung, penyanggah intruisi air laut ke darat, penahan gelombang atau ombak serta tsunami. Selain itu, buah dan daunnya bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami, bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan, serta dapat mengurangi efek gas rumah kaca.
Baca juga: Pembangunan sektor LHK pegang prinsip ESG
Baca juga: KLHK lanjutkan penanaman pohon serentak hingga April 2024
Ia berharap, kegiatan penanaman serentak yang menjadi bagian dari rehabilitasi mangrove dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diinisiasi oleh PLN dapat menjadi bentuk kolaborasi yang nyata untuk memulihkan kembali ekosistem hutan mangrove.
"Semua pihak baik pemerintah maupun swasta mesti memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pengembangan habitat hutan mangrove," kata Ayodhia.
