RSUD Mataram Resmi Menjadi "hospital Tourism"

id RSUD Mataram

"Kami akan menjadi satu-satunya `hospital tourism` untuk wilayah Indonesia bagian Timur, di luar Bali"
Mataram (Antara NTB) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, resmi menjadi "hospital tourism" untuk melayani wisatawan dalam dan luar negeri.

Direktur RSUD Kota Mataram HL Herman Mahaputra di Mataram, Kamis, mengatakan, RSUD menjadi "hospital tourism" setelah terbit surat keputusan (SK) dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata.

"Kami akan menjadi satu-satunya `hospital tourism` untuk wilayah Indonesia bagian Timur, di luar Bali. Untuk mendapat SK ini kami menunggu satu tahun," ujarnya.

Dikatakan, keberadaan hospital tourism dinilai penting, apalagi NTB sudah menjadi destinasi pariwisata halal sehingga harus didukung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Di samping itu, wisatawan yang datang ke daerah ini sebagian besar menyukai wisata laut dan melakukan olahraga menyelam.

"Untuk melayani pasien ini kami sudah memiliki ruangan hyperbaric chamber yang memiliki fasilitas oksigen bertekanan tinggi untuk menormalkan kondisi para penyelam yang bermasalah," katanya.

Terapi oksigen hiperbarik adalah terapi medis dengan menempatkan pasien dalam suatu ruangan menghirup oksigen murni 100 persen bertekanan tinggi.

Herman mengatakan, selain telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk hospital tourism, pihaknya juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang ada di RSUD Mataram.

"Saat ini kami sudah memiliki sekitar 20 pegawai yang bisa menjadi pemandu pariwisata dan ahli berbahasa asing," ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga telah menyediakan sistem informasi dengan menggunakan bahasa Inggris, antara lain di ruang jaga perawat dan bagian informasi agar para wisatawan asing bisa mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dilayani secara cepat dan tepat.

Diharapkan dengan beroperasinya hospital tourism akan memberi keunggulan tersendiri bagi Kota Mataram sehingga dapat dikenal luas di luar daerah maupun luar negeri.

"Kalau fasilitas jangan ditanya, Insya Allah sudah memadai, sebab SK yang kami terima saat ini tentu sudah berdasarkan hasil survei dari dua kementerian itu," katanya menambahkan. (*)