"Kami pernah usulkan ke pemda untuk buat aplikasi atau sejenisnya dimana ada potongan secara sukarela sebesar 20 persen karena masuk kas daerah," kata anggota Militan Labuan Bajo John Apong di Labuan Bajo, Senin.
Hal tersebut disampaikan karena keengganan sejumlah supir pariwisata terhadap layanan transportasi daring milik perusahaan swasta yang ingin beroperasi di Labuan Bajo. Menurut dia, hadirnya aplikasi online atau daring dapat memperparah kemacetan di Labuan Bajo yang berdampak pada kenyamanan warga dan wisatawan.
"Jalan di Labuan Bajo yang dibangun pemerintah pusat sempit agar banyak orang memilih jalan kaki, kalau tambah layanan transportasi online bukannya akan macet," katanya.
Ketua Militan Labuan Bajo John Dacosta mengatakan terdapat satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis daring untuk yang ingin beroperasi di Labuan Bajo namun ditolak sejumlah supir pariwisata.
"Kalau mereka (perusahaan jasa transportasi daring) ada siapa yang mengawasi, apa keuntungan bagi pemerintah daerah," katanya.
Ia menjelaskan digitalisasi transportasi di Labuan Bajo harus bertujuan untuk memberikan solusi yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak," katanya.
Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Gunawan mengajak para supir pariwisata untuk berdiskusi terkait digitalisasi transportasi di Labuan Bajo.
"Prinsipnya pemerintah bersedia memfasilitasi untuk penerapan digitalisasi sektor transportasi," katanya.
Adu Gunawan, demikian ia akrab disapa menjelaskan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan saat ini terlebih Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Digitalisasi, kata dia, juga didorong oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
"Pemerintah mendorong, tapi bukan pemerintah yang siapkan aplikasi," jelasnya.
Adi Gunawan menilai ruang diskusi dan komunikasi diperlukan untuk melihat digitalisasi dari aspek regulasi dan kepentingan pelaku usaha, masyarakat dan pelaku usaha jasa transportasi. Menurut dia jasa transportasi untuk kendaraan roda dua telah ada di Labuan Bajo dan tidak ada penolakan dan dinilai membantu masyarakat.
"Mari buka ruang untuk diskusi agar masyarakat dan wisatawan serta pelaku usaha semua sama-sama merasa ada keadilan," katanya.
Ia memberikan saran agar pelaku usaha jasa transportasi dapat mencoba aplikasi jasa transportasi daring yang telah ada, lalu setelah itu dapat memberikan komentar dan masukan.
"Kalau mau mereka siap 5-10 mobil untuk mencoba, baru komentar atau nilai, karena ini hal yang sama-sama baru untuk kita," katanya.
Baca juga: BPOLBF luncurkan TIC sajikan informasi pariwisata
Baca juga: Otorita mengajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo
Baca juga: BPOLBF luncurkan TIC sajikan informasi pariwisata
Baca juga: Otorita mengajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mendukung penuh upaya dari pemerintah pusat dan beberapa stakeholder terkait dalam upaya untuk mewujudkan adanya digitalisasi transportasi di Labuan Bajo demi kenyamanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung.
Ia mengakui dalam bidang transportasi untuk para wisatawan yang dinilai sebagai berkah di Labuan Bajo masih banyak kekurangan dan kelemahan.
“Oleh karena itu kami harus bisa memberi rasa aman dan nyaman kepada setiap tamu yang datang dengan menyediakan segala sarana yang mereka butuhkan, termasuk moda transportasi,” katanya dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin kemarin.
Ia menambahkan bahwa banyak tamu yang merasa kurang nyaman dengan jasa transportasi yang saat ini tersedia. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendukung penuh upaya dari berbagai pihak untuk digitalisasi transportasi di Labuan Bajo.
