Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di hadapan para polisi dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menekankan dua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang krusial, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.
Hadi menjelaskan berbagai jenis gangguan mungkin terjadi selama tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan yaitu penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih,” katanya saat menjadi narasumber utama pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.
Dalam acara itu, yang dihadiri jajaran intelijen Polri, Hadi menyebut beberapa kejadian yang berpotensi menyulut konflik antarkelompok masyarakat selama pilkada 2024, di antaranya mencakup penyelenggara pemilu yang tidak taat regulasi, berpihak atau tidak netral, politik uang, ujaran kebencian, dan kabar bohong.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi, atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di pilkada nanti,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga menekankan kembali pentingnya mewaspadai potensi konflik di empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Empat provinsi itu untuk pertama kalinya memilih kepala daerahnya sendiri setelah wilayah tersebut resmi terbentuk pada pertengahan 2022.
Di empat provinsi baru itu, begitu juga dengan daerah lainnya, Hadi juga meminta intelijen Polri mewaspadai penggunaan politik identitas, politik uang, provokasi di media sosial, ujaran kebencian (hate speech), dan beredarnya kabar bohong (hoax) khususnya selama tahapan pilkada 2024.
Hadi menyatakan analisis intelijen yang dia terima saat ini memperkirakan potensi konflik selama pilkada 2024 cenderung ada pada tingkatan menengah sampai tinggi.
Dari berbagai perkiraan dan potensi ancaman yang diketahui saat ini, Hadi pun meminta intelijen Polri memastikan langkah-langkah, rencana, dan analisis yang mereka buat itu matang, tajam, dan mampu menjadi rujukan untuk mencegah konflik terjadi.
Baca juga: DPRD ingatkan Pj Gubernur NTB taati SE Mendagri soal mundur ikut pilkada
Baca juga: Demokrat pastikan tak ada Anies godok nama bakal cagub
“Pilkada tahun 2024 dilaksanakan serentak, back up pengamanan oleh TNI-Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi (kejadian di luar perkiraan, red.),” kata Hadi.
Terakhir, Menko Polhukam menekankan intelijen keamanan Polri merupakan garda terdepan pengamanan pilkada 2024, karena tugas mereka mencegah konflik dan gangguan itu tidak terjadi selama pemilihan kepala daerah.
“Intelijen harus dapat mengelola potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, dan damai,” kata Hadi menutup sambutannya.
