523 Personel ULP Siap Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa

Mataram (Antaranews NTB) - Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dharma Nursani mengatakan sebanyak 523 personel unit layanan pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia siap berkontribusi dalam modernisasi pengadaan barang dan jasa.

"Sebanyak 523 tenaga profesional itu sudah menyelesaikan pelatihan hari ini," kata Dharma, usai pelepasan sebanyak 523 peserta pelatihan pengadaan barang dan jasa di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Sejak 2014, kata dia, proyek modernisasi pengadaan yang diselenggarakan oleh LKPP bersama Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia, telah meningkatkan kapasitas para tenaga profesional unit layanan pengadaan (ULP).

Proyek tersebut mengupayakan agar kelembagaan ULP menjadi permanen dan memberikan jenjang karir yang jelas bagi para tenaga profesionalnya.

Selain itu, lanjut Dharma, proyek modernisasi pengadaan mendukung proses pengadaan yang efektif, efisien dan transparan dengan perangkat keras dan perangkat lunak modern.

"Para tenaga profesional pengadaan merupakan kunci untuk modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebanyak 523 tenaga profesional ULP dari seluruh Indonesia telah menyelesaikan pelatihan modernisasi pengadaan selama tiga tahun.

Mereka mempelajari keterampilan teknis dan manajerial di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih dari 336 jam pelatihan.

Menurut Dharma, dengan bekal keterampilan tersebut, mereka diharapkan dapat bekerja dengan profesionalisme dan kompetensi yang semakin meningkat dan berorientasi pada kinerja.

"Upaya membangun kapasitas SDM sejalan dengan misi LKPP dalam mereformasi pengadaan khususnya di bidang organisasi dan kelembagaan," ucapnya pula.

Sementara itu, Deputi Direktur Eksekutif MCA Indonesia Lukas Adhyakso, mengatakan ratusan lulusan pelatihan tersebut merupakan profesional pengadaan yang mumpuni dan menjadi penerus agenda modernisasi pengadaan di Indonesia.

"Mereka diharapkan dapat menerapkan kompetensinya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konsisten, terus belajar dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme kerja," katanya. (*)