New Delhi (ANTARA) - Pemerintah India pada Selasa mengonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berada di India setelah ia meminta persetujuan untuk mendatangi negara itu "sementara waktu".
Menteri Luar Negeri S Jaishankar memberitahu parlemen bahwa India telah menerima permintaan izin terbang dari otoritas Bangladesh, sebelum Hasina tiba di Delhi pada Senin malam (5/8).
Sebelumnya pada hari yang sama, Jaishankar memimpin rapat semua partai di parlemen mengenai situasi di Bangladesh dan mengatakan India ingin memberi waktu kepada perempuan berusia 76 tahun itu untuk memutuskan tindakan selanjutnya.
Hasina meninggalkan Bangladesh pada Senin setelah berminggu-minggu menghadapi protes keras atas kuota pekerjaan di pemerintahan. Kepala Militer Bangladesh Jenderal Waker-uz-Zaman, dalam pidatonya kepada rakyat, mengatakan bahwa perdana menteri telah mengundurkan diri dan pemerintahan transisi akan dibentuk. Jaishankar mengatakan bahwa pemerintah terus berhubungan erat dengan komunitas India di Bangladesh melalui misi diplomatik.
“Diperkirakan ada 19.000 warga negara India di sana, sekitar 9.000 orang di antaranya adalah pelajar,” kata dia.
Baca juga: Korban tewas longsor di India 215 orang dan 206 hilang
Baca juga: India menentang ekspansionisme
Ia menyampaikan harapan India agar pemerintah Bangladesh memberikan perlindungan keamanan yang diperlukan bagi misi diplomatiknya di Dhaka. Sementara Presiden Bangladesh membubarkan parlemen, pelajar yang memimpin gerakan protes mengusulkan peraih Nobel Mohammad Yunus untuk memimpin pemerintahan sementara.
Hasina, yang telah berkuasa selama 15 tahun, belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang peristiwa yang telah terjadi sejak Senin.
Sumber: Anadolu
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56