Jakarta (ANTARA) -
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menginginkan agar hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional pada tahun 2045 yang menjadi target terwujudnya visi Indonesia Emas.
Dia mengatakan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merekomendasikan bahwa pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum, melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi.
"Peningkatan penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, serta perlindungan bagi seluruh warga negara," kata Bamsoet saat menerima kunjungan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurutnya salah satu tantangan kebangsaan yang saat ini masih dihadapi bangsa Indonesia adalah belum optimalnya penegakan hukum.
Dia mengungkapkan data World Justice Project yang dirilis pada bulan Desember 2023, mencatat indeks negara hukum Indonesia memiliki skor 0,53 dan tidak banyak berubah dibandingkan data pada tahun 2022.
Dia mengungkapkan data World Justice Project yang dirilis pada bulan Desember 2023, mencatat indeks negara hukum Indonesia memiliki skor 0,53 dan tidak banyak berubah dibandingkan data pada tahun 2022.
Perolehan nilai tersebut menurutnya menjadikan Indonesia berada pada posisi ke-66 dari 142 negara dunia yang disurvei. Sementara di kawasan regional, menurutnya Indonesia berada di urutan 9 dari 15 negara.
"Hukum harus menjadi common platform, menjadi kesepakatan dan komitmen kolektif, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat selaku subyek hukum, tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali," kata dia.
Baca juga: Pengamat: Eskalasi konflik Timur Tengah tak berdampak ke RI
Baca juga: Kompolnas mendorong kerja sama antar lembaga penegak hukum diperkuat
Untuk itu, menurutnya pembangunan hukum merupakan salah satu hal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar pembangunan Indonesia Emas 2045, adalah pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan, di mana salah satu unsur penopangnya adalah pembangunan dan penguatan sistem hukum nasional.
Dia mengatakan penegakan hukum yang baik akan menjadi landasan utama bagi terciptanya negara hukum yang berdaulat dan berkeadilan di Indonesia.
Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menurutnya perlu bersinergi untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum guna menciptakan kondisi yang aman, adil, dan berkembang di Indonesia.
"Tingkat penegakan hukum yang baik juga dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Indonesia," katanya.
