Mataram (Antaranews NTB) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan beragam komoditas bernilai ekonomi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat dan KPH Batu Lanteh melalui program "Forest Investment Program" (FIP), yang didanai Bank Dunia.
"Kami mengembangkan beragam komoditas unggulan dengan pola kemitraan bersama masyarakat. Ada kopi, kakao, cengkih, pohon kayu putih dan madu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Madani Mukarom, usai mengikuti workshop pengembangan kebijakan pada tingkat masyarakat di KPH, di Mataram, Jumat (27/7).
Madani mengatakan KPH Rinjani Barat di Pulau Lombok, dan KPH Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, masuk dalam program FIP atau pembangunan KPH berbasis pemberdayaan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Program yang sudah berjalan sejak 2017 tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan KPH dan kelembagaan kelompok meliputi bantuan usaha bagi warga pengelola kawasan hutan.
KPH Rinjani Barat seluas 40.830 hektare sudah ditanami pohon kayu putih dengan pola tumpang sari, sedangkan KPH Batu Lanteh dimanfaatkan untuk menanam kopi dan budi daya lebah madu.
Madani berharap dengan berbagai potensi beragam komoditas di dalam kawasan hutan lindung bisa menekan angka kemiskinan di kawasan pinggir hutan.
"Angka kemiskinan di kawasan pinggir hutan mencapai 40 persen dari total penduduk miskin NTB sebanyak 700 ribu orang. Sisanya di perkotaan dan wilayah pesisir," ujarnya.
Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian LHK Kustanta Budi Prihatno, mengatakan KPH Rinjani Barat, dan KPH Batu Lanteh, merupakan bagian dari 10 KPH yang menjadi prioritas untuk dibangun dalam jangka waktu lima tahun (2017-2021).
Anggaran pembangunan 10 KPH yang masuk dalam FIP tersebut mencapai 22 juta dolar AS yang bersumber dari dana hibah luar negeri yang masuk melalui APBN.
"Harapan kami dengan program FIP tersebut, sebanyak 10 KPH yang dibangun bisa menjadi mandiri. Dalam artian masyarakat bisa mengelola hutan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan hutan tetap lestari," katanya. (*)
NTB kembangkan beragam komoditas di kawasan hutan
Para peserta workshop pengembangan kebijakan pada tingkat masyarakat di KPH yang digelar Kementerian LHK di Mataram, NTB. (Foto Antaranews NTB/ist)
Harapan kami dengan program FIP tersebut, sebanyak 10 KPH yang dibangun bisa menjadi mandiri
