Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang bahwa Konferensi Pengetahuan dari Perempuan adalah upaya untuk membangun kesepahaman mengenai isu, akar masalah, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan.
"Sinergi dalam membangun kesepahaman mengenai isu, akar masalah, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan maupun kesepakatan mengenai arah langkah penyikapannya," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam pembukaan Konferensi Pengetahuan dari Perempuan (PdP) yang disiarkan di Jakarta, Selasa.
Andy Yentriyani menjelaskan, konferensi ini merupakan upaya untuk melembagakan pengetahuan yang berakar dari pengalaman perempuan.
"Proses pelembagaan ini berangkat dengan mengakui, mengenali, menggali, dan mengembangkan pengetahuan yang berangkat dari pengalaman nyata kehidupan perempuan," katanya.
Menurut dia, pelembagaan pengetahuan dari perempuan ini mendesak karena sejarah ilmu pengetahuan tidak lepas dari budaya patriarki yang meminggirkan pengalaman perempuan. Selain itu, konferensi ini juga didasarkan pada pemahaman bahwa upaya perubahan sosial menuju kesetaraan dan keadilan perlu mendasarkan pada pengalaman nyata dari kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pengalaman perempuan yang hidup dengan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan akibat konstruksi gender di dalam masyarakat maupun lapis identitas sosial lainnya yang ia miliki.
"Di saat bersamaan, perempuan juga memiliki pengalaman nyata untuk menyintas, bertumbuh, dan merawat daya resiliensi, dan kegigihan membangun perubahan. Tidaklah mungkin menghadirkan transformasi sosial tanpa pelibatan substantif dari perempuan tersebut," katanya.
Baca juga: Kesetaraan PDP dengan negara lain kembangkan ekonomi digital
Baca juga: Optimistis Indonesia jadi pusat studi kebencanaan global 2045
Komnas Perempuan menggagas Konferensi Pengetahuan dari Perempuan sejak tahun 2010. Pada kali pertama dan kedua, Komnas Perempuan menggandeng Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Forum Pengada Layanan. Pada penyelenggaraan ketiga, kerja sama diperluas dengan Universitas Gadjah Mada.
Pada tahun ini konferensi PdP diselenggarakan di Universitas Brawijaya Jawa Timur, pada 17-19 September 2024.
Berita Terkait
Sebanyak 305 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan
Rabu, 4 September 2024 5:09
Layanan kesehatan reproduksi/kontrasepsi harus KIE
Sabtu, 17 Agustus 2024 8:00
Penyediaan kontrasepsi bagi remaja sesuai amanat CEDAW
Jumat, 16 Agustus 2024 5:38
Penyediaan kontrasepsi bagi remaja cegah pemaksaan perkawinan
Jumat, 16 Agustus 2024 5:29
Komnas Perempuan harap Ketua KPU diputus seberatnya bila langgar
Senin, 1 Juli 2024 20:33
IKA berharap dukungan publik pada Pundi Perempuan
Jumat, 28 Juni 2024 6:46
Komnas terima aduan 308 kekerasan berbasis gender
Kamis, 27 Juni 2024 7:02
Komnas Perempuan sebut penyiksaan di ranah negara masih banyak terjadi
Senin, 24 Juni 2024 21:12